Pita Limjaroenrat Mundur Sebagai Ketua MFP, Partai Pemenang Pemilu Thailand

Pita Limjaroenrat, ketua partai reformis yang memenangkan kursi terbanyak pada pemilu nasional Thailand pada bulan Mei lalu, mengundurkan diri dari jabatannya.

Tokoh muda ini memimpin Partai Bergerak Maju (MFP) ke posisi teratas dalam pemilu dengan memanfaatkan gelombang besar pemilih yang kecewa atas pemerintah yang didukung junta selama hampir satu dekade, sebelum kemudian dia diadang oleh kelompok-kelompok konservatif dan diskors dari jabatannya sebagai anggota parlemen.

MFP meninggalkan kemitraan dengan saingannya, Pheu Thai, yang kemudian membentuk pemerintahan koalisi dengan partai-partai pro-militer, dan mengatakan mereka akan menjadi oposisi.

“Saya mengundurkan diri sebagai ketua partai MFP untuk membuka jalan bagi seorang anggota parlemen yang mampu bersuara di parlemen, menjadi pemimpin oposisi,” tulis Pita di laman Facebook resminya seperti dikutip AFP, Sabtu (16/9/2023).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemimpin oposisi haruslah seorang anggota parlemen.

“Karena skorsing saya sebagai anggota parlemen, saya tidak akan bisa mendapatkan posisi anggota parlemen dan menjadi pemimpin oposisi dalam waktu dekat,” tulis politikus berusia 43 tahun itu.

Pita diskors pada bulan Juli sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemilikan sahamnya di perusahaan media yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Berdasarkan konstitusi Thailand, anggota parlemen dilarang memiliki saham di perusahaan media.

Pita menekankan pentingnya peran tersebut (pemimpin oposisi di parlemen), menulis bahwa peran tersebut seperti ‘haluan (kapal) yang menentukan arah oposisi’.

“Perlu diadakan rapat umum partai untuk memilih pemimpin baru,” kata anggota parlemen MFP Rangsiman Rome kepada AFP, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik kapan rapat itu akan digelar.

Pita telah menghadapi serangkaian tantangan, baik politik maupun hukum, yang mengadangnya sejak kemenangan mengejutkan MFP dalam pemilu bulan Mei lalu.

Ia keluar dari pencalonan perdana menteri setelah pencalonannya yang pertama gagal di tangan Senat yang ditunjuk oleh junta, dan kesempatan keduanya ditolak oleh parlemen.

Anggota-anggota parlemen yang konservatif merasa takut dengan keberhasilan Pita dan MFP serta tekad mereka untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat.