Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap pada putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pada Senin (22/4/2024) mendatang dapat memenuhi rasa keadilan.
“Insya Allah, 22 April kita akan mendapatkan keadilan bagi rakyat Indonesia,” ujar Mardani dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi (KNPD) di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2024).
Selain itu, ia pun menyatakan demokrasi bisa mati, karena elit, bukan oleh rakyat. Sehingga ia meminta publik agar terus mengawal para elit, agar tetap memiliki etika.
“(Karena), kekuasaan cenderung menyimpang, makanya harus ada, saya bukan bilang aksi jalanan ya, tapi kontrol sosial dari rakyat dan hari ini salah satu bukti rakyat kita tidak tidur. Jadi nomor satu demokrasi bisa mati,” ujarnya.
“Nomor 2 demokrasi akan hidup ketika rakyatnya pemberani, ketika rakyatnya mampu memegang nilai,” sambungnya.
Ia bahkan mengibaratkan sebuah rezim bak istana pasir, yang bila terkena gelombang maka akan hancur dalam hitungan jam.
“Enggak ada kok yang dibikin rezim itu rata-rata istana pasir. Kalau kita punya gelombang, hancur tidak dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan jam istana pasir akan hancur, syaratnya kita punya keberanian,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menyadari adanya pekerjaan rumah (PR) yang berat, yakni bagaimana menata ulang demokrasi di Indonesia.
“Tiga PR Pemilu kita, yang pertama memang kita punya penyakit dalam sistem pemilu kita. Empat penyakit kita, nomor satu high cost politik kita, yang berujung yang kedua oligarki politik,” kata Mardani.
“Akhirnya interlocking politik, ujung akhirnya involutive politik, mutar di dalam saja, makanya kalau UU elit, IKN lah, Omnibus law kah, UU kesehatan yang menghapus mandatory spending jalan tol, tapi kalau UU kesejahteraan itu udah jalannya satu mobil, macet, jalanan yang berlubang jadi enggak selesai-selesai,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dirinya menilai keempat penyakit ini harus dibenahi dari sistem politik Indonesia.
Selain itu, Mardani menilai harus ada kemudahan bagi rakyat untuk mengontrol pemerintahan.
“Terakhir yang ketiga sistem pemilu kita harus sudah mulai dipikirkan proporsional tertu
Beri Komentar (menggunakan Facebook)