Senin, 29 September 2025 – 05:00 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf di Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2025) malam. (Foto: Inilah.com/Vonita).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Praktik ekonomi serakah atau yang belakangan populer disebut ‘serakahnomics’ menjadi perhatian serius Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf.
Menurutnya, gejala ini telah melahirkan keresahan rakyat yang kemudian meledak dalam bentuk gelombang protes besar pada akhir Agustus 2025.
Hal itu disampaikan Al Muzzammil dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2025) malam.
Ia menekankan, gejolak sosial belakangan adalah alarm penting yang tidak boleh diabaikan penyelenggara negara.
“Wajah serakahnomics tampaknya tak di lapangan, mulai dari permainan stok, akal-akalan harga, hingga rente yang keuntungannya hanya menetes ke segelintir. Akibatnya, beras dan minyak tiba-tiba menjadi langka, UMKM terjepit, margin keuntungannya kecil, keluarga yang berpendapatan rendah paling dulu terpukul, ketimpangan sosial melebar, hingga terbatasnya lapangan kerja bagi anak-anak muda. Ini semua persoalan kita bersama, persoalan bangsa dan negara,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa protes mahasiswa, buruh, petani, nelayan, hingga generasi muda tidak lahir tanpa sebab.
“Dalam gelombang protes yang terjadi yang lalu, ada suara aspirasi dari mahasiswa, anak muda, gen Z, buruh, tani, nelayan serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya, mereka menyampaikan keresahan atas kondisi bangsa hari ini,” ujarnya.
Meski demikian, Al Muzzammil menegaskan ekspresi kebebasan berpendapat tetap harus dijaga agar tidak berubah menjadi tindakan destruktif.
“Adapun tindakan provokatif dan anarkis yang telah merusak dan mencederai ekspresi kebebasan berpendapat di ruang demokrasi, tentu tidak bisa kita benarkan,” ucapnya.
Ia pun mengajak semua pihak mengambil hikmah dari gelombang protes itu untuk melakukan koreksi menyeluruh, termasuk dalam tata kelola ekonomi dan politik.
“Mari kita jadikan gelombang protes masyarakat belakangan ini sebagai momentum introspeksi nasional, reformasi politik, dan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk di dalamnya TNI, Polri, Kejaksaan, MA. Tidak terkecuali parpol, agar kita semua berkomitmen pada antara lain efisiensi dan transparansi anggaran serta gaya hidup sederhana yang harus menjadi tradisi para pejabat publik. Inilah harapan kita bersama ke depan,” paparnya.