Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa melontarkan kritik tajam terhadap implementasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang dinilai masih jauh dari kata tuntas. Berbicara di Kota al-Bireh, Tepi Barat, Minggu (26/4/2026), Mustafa menegaskan bahwa ketegangan masih terus membayangi wilayah kantong tersebut meski kesepakatan sudah berjalan berbulan-bulan.
Mustafa menyatakan bahwa gencatan senjata tersebut ‘belum 100 persen tuntas’. Pernyataannya ini merujuk pada rentetan insiden dan serangan udara yang masih dilaporkan terjadi setiap hari, yang mencederai poin-poin utama perjanjian damai yang telah berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu.
Desakan Pembukaan Perlintasan Bantuan
Dalam keterangannya, Mustafa menekankan kebutuhan mendesak bagi otoritas terkait untuk membuka seluruh pintu perlintasan tanpa kecuali. Langkah ini dianggap krusial agar bantuan kemanusiaan, pasokan pangan, hingga bahan bangunan untuk rekonstruksi Gaza bisa masuk secara masif.
Ia juga mendesak agar militer Israel segera menarik diri sepenuhnya dari wilayah Gaza. Menurutnya, pemulihan kehidupan warga sipil tidak akan bisa berjalan maksimal selama kehadiran pasukan asing masih mendominasi area pemukiman dan zona bantuan.
Ancaman Pendudukan Ekonomi
Selain situasi di Gaza, PM Mustafa juga membongkar taktik tekanan yang dilakukan Israel di wilayah Tepi Barat. Ia menuding Tel Aviv sengaja mengintensifkan tekanan politik dan keamanan, dibarengi dengan perluasan pemukiman ilegal yang tak kunjung berhenti.
Salah satu poin yang paling krusial adalah kebijakan Israel menahan pendapatan bea cukai milik Palestina selama setahun terakhir. Hal ini, menurut Mustafa, merupakan bentuk nyata dari upaya menghambat kemandirian ekonomi Palestina.
“Kami hidup tanpa pendapatan dari bea cukai dan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama kami. Ini adalah pendudukan ekonomi,” tegas Mustafa di hadapan awak media.
Dampak Serius pada Sektor Publik
Langkah sepihak Israel tersebut berdampak langsung pada dapur warga Palestina. Akibat dana yang ditahan, Otoritas Palestina mengalami krisis likuiditas yang parah. Sejak akhir 2021, pemerintah tidak lagi mampu membayar gaji penuh kepada para pegawai sektor publik.
Saat ini, pembayaran upah bulanan bagi ribuan pegawai hanya berkisar di angka 50 persen hingga 80 persen. Kondisi ini memicu tekanan sosial yang luar biasa di tengah beban hidup yang kian mencekik.
Menutup pernyataannya, Mustafa memastikan bahwa kepemimpinan Palestina saat ini terus melakukan gerilya diplomasi dengan berbagai pihak internasional. Tujuannya hanya satu: mendesak Israel segera mencairkan dana milik rakyat Palestina guna memulihkan stabilitas ekonomi dan mempercepat pembentukan negara yang berdaulat.