Ketegangan diplomatik memanas antara Kolombia dan Amerika Serikat (AS). Presiden Kolombia Gustavo Petro menegaskan penolakannya terhadap sanksi yang baru saja diumumkan oleh AS. Sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump tersebut menargetkan dirinya, keluarga, hingga menteri kepercayaannya.
Petro, yang selama ini mengklaim telah memerangi peredaran narkoba secara efektif, menyatakan tidak akan ‘mundur selangkah pun’ meskipun mendapat tekanan keras dari Washington. Ia bahkan menyebut langkah AS ini sebagai sebuah paradoks besar.
Paradoks Perang Narkoba dan Sanksi Washington
Dalam pernyataan kerasnya yang disampaikan melalui platform media sosial X, Jumat (24/10/2025), Petro menyuarakan kekecewaannya. Ia merasa upaya kerasnya memerangi perdagangan narkoba justru berbuah sanksi.
“Memerangi perdagangan narkoba selama puluhan tahun dan melakukannya secara efektif justru membuat saya menerima langkah ini dari pemerintah negara yang begitu banyak kami bantu untuk menghentikan konsumsi kokain mereka,” kata Petro.
“Cukup paradoks, tetapi tidak ada langkah mundur dan kami tidak akan berlutut,” tegas pemimpin berhaluan kiri tersebut, seraya mengisyaratkan kesiapan untuk menempuh jalur hukum guna melawan sanksi tersebut.
Untuk membuktikan keseriusannya, Petro telah menunjuk pengacara AS Dany Kovalik sebagai penasihat hukumnya dalam proses banding ini.
Menargetkan Keluarga dan Menteri Kepercayaan
Sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS tidak hanya menyasar Petro. Langkah hukuman tersebut juga menargetkan istri presiden, salah satu putranya, serta orang kepercayaannya, Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti.
Sanksi tersebut menjadi catatan sejarah, sebab ini adalah kali pertama seorang presiden Kolombia yang sedang menjabat dikenai ‘hukuman’ oleh AS.
Pengumuman sanksi itu bertepatan dengan langkah militer AS yang lain: pengerahan kapal induk beserta armadanya. Armada tambahan ini dikerahkan untuk memperkuat armada yang sudah ada di Amerika Latin dalam operasi yang disebut Washington sebagai upaya ‘memerangi terorisme narkoba’.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent membenarkan keputusan sanksi tersebut. Ia menuduh bahwa kepemimpinan Petro telah membiarkan kartel narkoba berkembang.
“Presiden Petro telah membiarkan kartel narkoba berkembang dan menolak untuk menghentikan aktivitas ini,” klaim Bessent.
Bessent juga menambahkan bahwa Presiden Trump ‘mengambil tindakan tegas untuk melindungi’ negaranya dari ancaman yang disebutnya sebagai kegagalan Kolombia dalam menanggulangi perdagangan narkoba.
Dengan adanya sanksi ini dan rencana gugatan hukum dari Petro, hubungan bilateral antara kedua negara dipastikan memanas. Dunia kini menanti kelanjutan perang kata-kata ini, antara klaim efektivitas perang narkoba Petro dan klaim perlindungan negara dari AS.