Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons yang cukup pedas terhadap sindiran Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun yang memintanya berhenti mengomentari kebijakan kementerian/lembaga (K/L) lain.
Purbaya menyatakan tidak ambil pusing dengan sentilan politikus Partai Golkar tersebut. Ia menegaskan, fokus utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini adalah memastikan belanja negara terserap optimal.
“Bodo amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau enggak terserap, saya ambil uangnya. Gitu aja, saya nggak komentari mereka,” kata Purbaya lugas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menteri yang baru sebulan menjabat ini menjelaskan bahwa mekanisme pengalihan anggaran dapat kapan saja dilakukan Kemenkeu, mengingat kementeriannya adalah pemegang kuasa anggaran negara, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Sebagian anggaran yang sudah ditetapkan dalam UU APBN masih berada dalam kas negara dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih prioritas.
“Setiap tahun kan ada yang lebih, ada yang nggak kepake anggarannya. Saya ambil saja. Kalau belanja ke tempat lain mungkin iya [harus persetujuan DPR],” kata Purbaya.
Namun, ia menambahkan bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan tanpa perlu persetujuan parlemen, terutama jika tujuannya adalah efisiensi fiskal.
“Tapi kan ada belanja yang nggak harus persetujuan parlemen, atau saya pakai untuk ngurangin utang saya, atau ngurangin issuance. Saya mencegah inefficiency budget,” tegasnya, merujuk pada upaya mengurangi pemborosan anggaran negara.
Sebelumnya, Misbakhun meminta Bendahara Negara yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada awal September lalu itu untuk fokus pada desain besar perekonomian domestik, alih-alih mengkritik K/L lain.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun melalui keterangan resmi parlemen.
Ketua Komisi XI DPR RI itu secara khusus menyoroti komentar Purbaya soal wacana pemotongan anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap maksimal. Misbakhun mengingatkan bahwa alokasi anggaran program tersebut memiliki dimensi politik khusus yang tak bisa diusik sembarangan.
Menurut dia, rencana pemotongan anggaran program prioritas Prabowo yang tak terserap tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR.
Misbakhun juga mencontohkan keputusan Purbaya menaikkan defisit APBN dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen. “Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ucapnya, mendesak pentingnya komunikasi dan konsultasi yang lebih baik antara Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI.