Di tengah gelombang pengawasan publik yang kian tajam terhadap pengelolaan keuangan keluarga Kerajaan Inggris, Raja Charles III mengambil langkah bersejarah. Ia memutuskan untuk membuka data pembayaran pajak pribadinya kepada publik untuk kali pertama sepanjang sejarah monarki Inggris.
Kabar ini disampaikan langsung oleh pihak Istana Buckingham di hadapan para awak media pada Sabtu (20/6/2026). Langkah berani ini ditegaskan sebagai wujud nyata komitmen Raja Charles III dalam mengadaptasi institusi kerajaan agar lebih transparan, akuntabel, dan relevan dengan tuntutan zaman modern sejak dirinya resmi naik takhta.
Menembus Batas Konstitusional yang Kaku
Secara hukum dan konstitusi, posisi Raja di Inggris sebenarnya memiliki hak istimewa untuk tidak membayar sejumlah kewajiban fiskal, seperti pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, maupun pajak warisan. Namun, status quo tersebut pelan-pelan terkikis oleh keinginan kerajaan untuk menunjukkan tanggung jawab moral kepada rakyatnya.
Sebenarnya, praktik membayar pajak secara sukarela bukanlah barang baru. Mendiang Ratu Elizabeth II telah memulai tradisi tersebut sejak 1993, di mana beliau secara sadar mulai menyetorkan pajak penghasilan dan pajak keuntungan modal ke kas negara. Tak heran jika Charles, yang saat masih bergelar Pangeran Wales juga sudah terbiasa transparan mengenai kontribusi pajaknya, kini merasa perlu membawa standar tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
“Tujuan kami adalah menjelaskan semua elemen keuangan kerajaan dengan cara yang semakin meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas, sekaligus menempatkannya dalam konteks historis dan konstitusionalnya. Sederhananya, kami terus memodernisasi dan berevolusi,” ujar juru bicara Istana Buckingham, seperti dikutip dari laporan AFP.
Rencananya, data transparansi pajak tersebut bakal dipaparkan secara gamblang kepada publik pada Kamis (25/6/2026) mendatang, bersamaan dengan peluncuran laporan keuangan tahunan kerajaan.
Bayang-Bayang Skandal Pangeran Andrew
Keputusan Raja Charles III ini bukannya muncul tanpa alasan kuat. Banyak pihak menilai langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan publik yang meningkat drastis pasca-skandal yang melibatkan Pangeran Andrew, adik kandung sang Raja.
Nama Andrew sempat menjadi sorotan tajam setelah terungkap memiliki kedekatan dengan mendiang pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat (AS), Jeffrey Epstein.
Tak hanya itu, citra keluarga kerajaan juga sempat terguncang ketika auditor pemerintah baru-baru ini mengungkap bahwa Andrew disinyalir mendapatkan penghasilan dari penyewaan pondok-pondok, meski hanya membayar ‘sewa simbolis’ untuk hunian rumah besar yang ia tempati selama dua dekade terakhir.
Di tengah polemik tersebut, publik kembali menyoroti Sovereign Grant, sebuah alokasi dana tahunan dari Departemen Keuangan Inggris yang digunakan untuk membiayai tugas-tugas resmi keluarga kerajaan.
Dengan membuka akses informasi pajak ini, Raja Charles III seolah ingin menegaskan bahwa ia ingin membedakan secara tegas mana urusan privasi monarki dan mana tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pembayar pajak.
Langkah ini menjadi pertaruhan besar bagi masa depan monarki. Jika berhasil, Charles tidak hanya akan dicatat sebagai raja yang memodernisasi keuangan kerajaan, tetapi juga berhasil meredam sentimen negatif yang selama ini kerap membayangi tembok megah Istana Buckingham.