Pemerintah Republik Indonesia mulai menunjukkan taringnya dalam menertibkan ekosistem digital nasional. Di tengah keengganan sejumlah raksasa teknologi untuk mematuhi aturan baru pelindungan anak, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turun tangan langsung mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, untuk ikut ‘menyentil’ platform yang membandel.
Seruan tegas ini menyusul pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang resmi berlaku sejak 28 Maret 2026. Aturan ini mewajibkan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi.
“Kami mengajak seluruh orang tua dan juga anak-anak untuk ikut mengawasi, menegur platform yang menolak kepatuhan ini,” tegas Meutya Hafid dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (30/3/2026) malam.
Menurut Meutya, peran aktif keluarga sebagai pemangku kepentingan utama sangat krusial. Payung hukum ini dirancang melalui proses panjang untuk memastikan generasi penerus bangsa tidak terjerumus dalam sisi gelap dunia maya.
Rapor Merah Raksasa Teknologi: Meta dan Google Dipanggil!
Penerapan awal PP Tunas langsung menyasar delapan platform raksasa dunia. Namun, realita di lapangan menunjukkan tingkat kepatuhan yang bervariasi. Raksasa sekelas Meta (induk Facebook, Instagram, Threads) dan Google (induk YouTube) justru kedapatan belum mematuhi regulasi kedaulatan digital Indonesia tersebut.
Berikut adalah peta kepatuhan platform digital di hari-hari awal berlakunya PP Tunas:
- Patuh Sepenuhnya: X (dahulu Twitter) dan Bigo Live.
- Kooperatif Sebagian (Masih Diminta Penuhi Kewajiban): TikTok dan Roblox.
- Bandel (Belum Mengikuti Ketentuan): Threads, Instagram, Facebook, dan YouTube.
Akibat pembangkangan tersebut, Kementerian Komdigi tidak tinggal diam. Pemerintah langsung melayangkan surat pemanggilan resmi kepada Meta dan Google sebagai bentuk sanksi administratif awal.
Ancamannya pun tidak main-main. Jika pemanggilan ini diabaikan, pemerintah bersiap menjatuhkan sanksi terberat berupa pemutusan akses (blokir) di Indonesia, sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Melawan Adiksi, Menunggu Anak Siap
Menkomdigi menyadari bahwa kebijakan pembatasan ini bukanlah pil manis yang mudah ditelan, baik bagi industri maupun masyarakat. Pembatasan akses media sosial ini dipastikan akan mengubah kebiasaan dan gaya hidup anak-anak yang kadung lekat dengan gawai.
Meski demikian, langkah drastis ini dinilai sangat tepat dan sejalan dengan tren global, di mana negara-negara di Eropa hingga Timur Tengah telah lebih dulu memperketat ruang digital bagi anak di bawah umur.
“Ini bukan hanya kebijakan baru, ini perubahan kebiasaan, perubahan perilaku, perubahan cara-cara yang memerlukan upaya, pastinya waktu dan tenaga,” ujar Meutya.
Ia menggarisbawahi bahwa melepaskan anak dari jerat adiksi media sosial memang tidak akan nyaman. Namun, itu adalah harga yang harus dibayar demi membentuk budaya digital baru yang jauh lebih sehat.
“Karena itu terakhir, kita tetap fokus dan tetap berjuang. Mari tunggu anak siap,” pungkasnya memberikan pesan mendalam bagi para orang tua.
Kini, ketegasan pemerintah sedang diuji. Publik menanti, apakah Raksasa Lembah Silikon itu akhirnya tunduk pada kedaulatan hukum Indonesia, atau justru memilih hengkang dari salah satu pasar digital terbesarnya.