Rapat Paripurna DPRD DKI Banjir Interupsi!

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat Sidang paripurna bersama DPRD DKI Jakarta (Haris-Inilah.com)

Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 banjir interupsi!

DPRD dan Pemprov DKI mengesahkan Rancangan APBD 2026 dengan nilai Rp81,3 triliun, turun dari perencanaan awal akibat adanya pemangkasan dana bagi hasil sebesar Rp15 triliun.

Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta memprotes adanya pengurangan anggaran subsidi pangan pada tahun depan hingga Rp300 miliar.

“Saya ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan itu kenapa dikurangin? Karena daging dan susu UHT tidak diminati,” kata Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim.

Kemudian, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Francine menyatakan bahwa fraksinya keberatan atas pengurangan anggaran tersebut. Ia pun meminta DPRD dan Pemprov mempertimbangkan ulang terkait penurunan anggaran subsidi pangan.

Menurutnya, masih banyak warga kurang mampu yang belum masuk dalam penerima subsidi. Ia menyebut, jumlah penerima manfaat akan berkurang jika anggaran tersebut dipotong.

“Kami dari Fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi. Karena dalam rapat-rapat kerja kami di komisi B, ternyata kami menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100 persen penerima manfaat seharusnya menerima, ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35 persen,” ujar Francine.

Selain itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Ali Lubis meminta agar pengesahan RAPBD tahun anggaran 2026 ditunda.

“Melihat dinamika paripurna hari ini dan ada beberapa fraksi yang mencoba mengkritisi soal anggaran, khususnya tadi pengurangan Rp300 miliar buat bantuan pangan, Pak Gubernur. Saya pikir pengesahan Raperda ini kalau bisa ditunda untuk beberapa hari ke depan, kita di luar paripurna agar diselesaikan,” katanya.

Topik