Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyindir Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang selalu membatasi anggaran pengimplementasian empat pilar, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam membangun karakter bangsa.
Menurutnya, hal tersebut merupakan visi dari pihaknya sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. “Walaupun anggaran untuk itu selalu dibatas-batasi oleh Menteri Keuangan, yang mungkin saja hal tersebut dianggap tidak masuk dalam skala prioritas,” kata Bamsoet dalam pidatonya dalam perayaan Hari Ulang Tahun MPR RI dan Hari Konstitusi, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet lantas memamerkan prestasi yang berhasil ditorehkan pihaknya dalam membangun pengetahuan dan keterlibatan masyarakat mengenai empat pilar ini. Ia menjelaskan sejak tahun 2011, empat pilar mengalami kenaikan yang cukup signifikan mulai dari 23 persen menjadi 43,1 persen di tahun 2022.
“Komitmen kebangsaan masyarakat Indonesia yang terus tumbuh bersemai, dapat dilihat dari pemahaman tentang Pancasila dan penghayatannya semakin tinggi,” ujar Bamsoet.
Ia pun menjabarkan hasil survei lainnya yang menunjukkan sebanyak lebih 90 persen masyarakat sepakat dengan prinsip dasar dalam setiap sila di Pancasila. Angka serupa juga ditujukkan dalam pengamalan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya.
“Fondasi kebangsaan yang makin kokoh juga ditunjukkan dengan pengenalan dan persetujuan masyarakat terhadap NKRI yaitu 99,7 persen,” jelas Bamsoet.
Selain itu, lebih dari 80 persen masyarakat menilai terjadi perubahan untuk perbaikan yang signifikan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia pun menyebut bahwa masyarakat menilai UUD 1945 merupakan konstitusi yang dinamis.
“Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 85,5 persen menyebutkan perlunya adaptasi yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman,” ungkap Bamsoet.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)