Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengkritik masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan Program Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, masalah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Tujuan utama PPDB mulai melenceng dari relnya. Persoalan klasik yang terjadi tiap tahun,” ungkap Satriwan dalam keterangan persnya kepada inilah.com, Senin (10/7/2023).
P2G mengidentifikasi lima masalah utama yang muncul selama tujuh tahun terakhir PPDB berlangsung, antara lain migrasi kartu keluarga calon siswa, kuota siswa membengkak dengan daya tampung sekolah yang terbatas, sekolah kekurangan siswa, praktek jual beli kursi dan pungutan liar, serta kurangnya prioritas untuk siswa kurang mampu.
“Migrasi KK ini seharusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh RT/RW dan Disdukcapil. Solusi verifikasi faktual sudah tepat dilakukan,” kata Satriwan, menanggapi aduan kecurangan yang diterima Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Kekurangan siswa di sekolah-sekolah tertentu juga menjadi permasalahan serius, seperti yang dialami oleh SDN Tumenggungan di Solo, Jawa Tengah. “Permasalahan sekolah kekurangan siswa sangat berdampak terhadap jam mengajar guru,” ujar Feriansyah, Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G.
Praktek jual beli kursi dan pungutan liar juga menambah panjang daftar masalah dalam PPDB. Menurut Feriansyah, laporan tentang hal ini datang dari berbagai daerah, termasuk Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung, dan Depok.
Yang tak kalah penting adalah isu mengenai siswa kurang mampu yang kurang mendapatkan prioritas dalam PPDB. “Bagi P2G, sistem PPDB oleh pemerintah wajib memprioritaskan anak miskin dan satu zona untuk diterima di sekolah negeri,” tegas Feriansyah.
Menanggapi berbagai masalah ini, Satriwan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dari Kemendikbudristek terhadap sistem PPDB. “Evaluasi secara total dan komprehensif serta tinjau ulang kembali sistem PPDB sangat penting dilakukan,” tuturnya.
Menurut P2G, permasalahan dalam PPDB harus dilihat sebagai indikator dari kinerja dan political will pemerintah dalam membangun pendidikan yang adil dan berkualitas. Kedepannya, pemerataan sarana pendidikan akan berbanding lurus dengan perekrutan guru oleh pemda.
“Kedepannya pemerataan sarana pendidikan akan berbanding lurus dengan perekrutan guru oleh pemda, masalah dalam PPDB dapat ditinjau dari kinerja dan political will pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkeadilan ke depannya,” pungkas Feriansyah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)