Sulitnya Mencari ‘Obat Kuat’ untuk Rupiah, Begini Analisis Ekonom CORE

Ilustrasi nilai tukar rupiah. (Foto: Shutterstock)

Untuk menopang nilai tukar (kurs) rupiah bisa kembali ‘berotot’, tak cukup dengan jalan instrumen moneter saja. Apalagi saat ini, mata uang Garuda ambruk hingga Rp17.800-an per dolar AS (US$).

“Ketika instrumen moneter yang relatif agresif dilakukan BI, belum mampu membalikkan arah pergerakan kurs, pasar sebenarnya sedang menyampaikan pesan. Bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan penerapan suku bunga semata,” kata Yusuf di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Pelemahan nilai tukar rupiah, kata dia, tetap terjadi walaupun suku bunga acuan atau BI rate naik 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen. Pun demikian dengan imbal hasil atau yield dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sudah dikerek menjadi 6,45 persen untuk tenor 12 bulan, dan sebesar 6,75 persen untuk tenor tertentu.

Kondisi tersebut, kata dia, memberikan sinyal bahwa tekanan terhadap rupiah pada saat ini, bukan hanya dipicu oleh rendahnya daya tarik imbal hasil aset domestik, sehingga peningkatan yield pun berdampak terbatas.

Ia mencatat, pelemahan rupiah lebih banyak dipicu kombinasi faktor global dan domestik secara bersamaan. Dari sisi global, pasar tengah beralih ke dolar AS dan aset aman di tengah ketegangan geopolitik, serta tingginya ketidakpastian global.

Dari sisi domestik, lanjutnya, pasar melihat adanya pelemahan kredibilitas fiskal dan keyakinan terhadap konsistensi kebijakan ekonomi. Artinya, arus modal keluar lebih banyak ditentukan selera risiko global ketimbang selisih bunga antarnegara.

Karena itu, menurut Yusuf, kenaikan BI rate sebesar 50 bps justru menghadapi tekanan yang jauh lebih besar ketimbang kapasitas pengaruhnya sendiri.

“Suku bunga tetap penting untuk menahan tekanan pada margin dan menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi fungsinya lebih sebagai penahan sementara daripada penyembuh utama,” katanya.

Di sisi lain, menurut Yusuf, intervensi terhadap valuta asing (valas) tetap diperlukan untuk meredam gejolak yang terlalu ekstrem. Hanya saja, efektivitasnya terbatas karena menguras cadangan devisa (cadev) jika dilakukan terus-menerus.

“Saat ini, pasar sebenarnya tidak hanya menunggu langkah tambahan dari BI, melainkan ingin melihat bahwa beban stabilisasi dibagi secara lebih luas. Artinya, pasar ingin ada penguatan pengelolaan pasokan devisa domestik dan yang lebih penting, pemulihan kredibilitas fiskal lewat konsistensi dan teknokratis,” kata Yusuf.

Pemerintah, kata dia, perlu mengembalikan prediktabilitas kebijakan, memperkuat kualitas teknokrasi, dan memperbaiki komunikasi ekonomi yang selama ini dinilai kurang meyakinkan oleh pasar.

“Ini penting karena pelepasan aset rupiah oleh investor asing saat ini lebih banyak dipengaruhi persepsi terhadap arah kebijakan dibanding persoalan suku bunga semata,” kata Yusuf.

Untuk jangka panjang, menurut dia, pekerjaan rumah atau PR terbesar tetap berada pada struktur neraca pembayaran Indonesia yang membuat rupiah sangat rentan dari gejolak global.