Sentil Penataan RW Kumuh Jakarta, DPRD DKI: Jangan Sampai Jadi Program Abadi!

Kawasan Kumuh di Jakarta (Foto: Antara/Luthfia Miranda Putri)

Komisi D DPRD DKI Jakarta melontarkan kritik keras dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Salah satu sorotan utama adalah penanganan RW kumuh yang dinilai belum menunjukkan penyelesaian signifikan dan berpotensi menjadi “program abadi” tanpa hasil konkret.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan penataan kawasan kumuh harus menjadi target yang jelas dan terukur dalam RKPD 2027, bukan sekadar agenda rutin tahunan yang terus berulang tanpa perubahan di lapangan.

“Ke depan RW-RW kumuh harus benar-benar bisa dituntaskan. Jangan sampai ini jadi program yang terus ada setiap tahun tapi tidak selesai,” kata Yuke, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, persoalan permukiman kumuh tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan administratif. Dibutuhkan langkah terintegrasi lintas sektor, termasuk opsi kolaborasi pembiayaan di luar APBD seperti CSR perusahaan maupun dukungan lembaga sosial seperti Baznas.

Komisi D juga menilai skema bantuan perbaikan rumah atau bedah rumah perlu diperluas dengan pola pendanaan alternatif, mengingat keterbatasan mekanisme anggaran daerah.

“Kalau lewat APBD ada keterbatasan, maka harus dicari solusi lain. CSR atau Baznas bisa jadi jalur untuk mempercepat perbaikan rumah warga,” ujarnya.

Selain isu RW kumuh, dirinya juga menyoroti sejumlah persoalan krusial lain yang masuk dalam RKPD 2027, seperti krisis lahan pemakaman dan pengelolaan sampah yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemprov DKI Jakarta.

Yuke menyebut, DPRD ingin memastikan seluruh program penanganan sampah sudah terintegrasi secara menyeluruh dalam RKPD, termasuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan arahan terbaru pemerintah pusat.

“Yang kami pastikan adalah semua rencana itu benar-benar menjawab persoalan di lapangan, bukan sekadar daftar program,” tegasnya.

Di sisi lain, pengendalian banjir juga menjadi perhatian. DPRD meminta Pemprov tidak hanya fokus pada satu wilayah sungai seperti Kali Ciliwung, tetapi juga memperluas penanganan ke wilayah lain, termasuk Jakarta Barat yang masih memiliki banyak titik rawan genangan.

Meski dihadapkan pada tantangan fiskal, termasuk potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), DPRD menegaskan program prioritas seperti penanganan banjir, sampah, dan permukiman kumuh tetap harus menjadi fokus utama dan dituntaskan sesuai target.

Dengan sorotan tajam tersebut, DPRD memberi sinyal kuat bahwa RKPD 2027 harus menjadi momentum perubahan nyata, bukan sekadar pengulangan program lama yang belum menyentuh akar persoalan warga.