Kebijakan penegakan imigrasi yang keras terbukti masih menjadi modal politik paling menguntungkan bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Isu ini tetap menjadi benteng pertahanan politik utamanya di mata pemilih, ketimbang sektor ekonomi maupun penanganan konflik militer dengan Iran, meski tingkat kepuasan publik secara umum mulai memperlihatkan tren penurunan.
Temuan tersebut terungkap dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pada Minggu (2/8/2026). Jajak pendapat itu mencatat hanya 39 persen warga dewasa AS yang mengaku puas terhadap kinerja Trump dalam mengelola isu imigrasi, merosot cukup tajam jika dibandingkan dengan angka 49 persen yang tercatat pada awal masa jabatan keduanya tahun lalu.
Kendati demikian, dukungan di internal Partai Republik terbukti masih sangat kokoh. Sekitar delapan dari sepuluh pemilih Republik menyatakan tetap berdiri di belakang kebijakan imigrasi sang presiden. Meskipun angka tersebut sedikit menyusut dari posisi awal masa jabatan yang sempat menyentuh sembilan dari sepuluh pemilih, isu imigrasi tetap mendapat apresiasi tertinggi dari basis pendukungnya ketimbang rapor Trump di bidang ekonomi atau kebijakan luar negeri.
Publik Terbelah, Aksi Operasi ICE Tuai Kecaman
Meskipun imigrasi masih menjadi kartu truf politik bagi Trump, masyarakat Amerika secara keseluruhan sebenarnya berada dalam posisi terbelah mengenai sejauh mana tindakan tegas pemerintahannya telah melampaui koridor batas wajar. Separuh dari total warga dewasa AS menilai langkah Trump membatasi imigrasi legal sudah bergerak terlalu jauh, sementara 47 persen responden menganggap cara pemerintah melakukan deportasi imigran tanpa dokumen resmi terlampau berlebihan.
Gelombang penolakan terkeras muncul terkait metode penegakan hukum di lapangan. Mayoritas warga AS menilai pemerintah telah melewati batas ketika mengizinkan penggunaan razia atau pemeriksaan lalu lintas sebagai sarana berburu imigran ilegal, terutama setelah pecah dua insiden penembakan fatal yang melibatkan petugas US Immigration and Customs Enforcement (ICE) di negara bagian Maine.
Langkah pengiriman agen-agen imigrasi federal ke sejumlah kota besar di AS juga mayoritas dianggap sebagai bentuk pemaksaan kewenangan, kendati kelompok pemilih Republik cenderung memaklumi tindak penertiban keras tersebut.
Perang Iran Mulai Bikin Pendukung Setia Ragu
Melemahnya posisi Trump juga makin membayang pada kebijakan luar negeri, khususnya penanganan konflik bersenjata antara persekutuan AS dan Israel melawan Iran. Dalam satu bulan terakhir, tingkat penerimaan publik—termasuk dari barisan pendukung setianya—tercatat terus tergerus.
Hal ini diperkuat oleh riset terpisah dari Politico yang menunjukkan sinyal keraguan di akar rumput. Hanya sepertiga pemilih yang mengidentifikasikan diri sebagai loyalis gerakan Make America Great Again (MAGA) yang meyakini bahwa guncangan dan beban ekonomi akibat pecahnya perang dengan Iran sepadan dengan hasil politik yang didapat.
Rapor Ekonomi Merosot, Demokrat Siap Pasang Kuda-Kuda
Titik paling rapuh dari pemerintahan Trump justru bersumber dari urusan isi dompet warga. Tingkat kepuasan publik terhadap cara Trump mengelola perekonomian nasional meluncur ke angka 32 persen, berbanding terbalik dari posisi 40 persen di awal masa jabatannya. Penurunan ini menjadi pil pahit, mengingat isu ekonomi merupakan pilar utama yang melambungkan popularitasnya pada periode kepresidenan pertama.
Secara nasional, sekitar tujuh dari sepuluh warga AS melabeli kondisi ekonomi saat ini berada dalam kategori “sangat buruk” atau “cukup buruk”. Sebaliknya, enam dari sepuluh pemilih Republik masih memandang kondisi ekonomi cukup baik, berbanding terbalik dari pandangan independen dan Demokrat yang hampir serempak menyatakan ketidakpuasan mereka.
Di tengah situasi ini, ada sedikit angin segar bagi Trump lantaran dukungan pendukung Republik pada penanganan sektor kesehatan melonjak naik ke angka 71 persen dari sebelumnya 59 persen. Namun, bagi publik luas dan kelompok independen, penanganan kesehatan oleh pemerintah tetap mendapat nilai merah.
Melihat celah tersebut, Partai Demokrat mulai memasang kuda-kuda menghadapi periode 100 hari menjelang pemilu paruh waktu (midterm election). Pimpinan Demokrat menegaskan bakal memusatkan seluruh mesin kampanye mereka untuk membedah isu pemangkasan anggaran kesehatan, meroketnya biaya hidup harian, serta dampak buruk perang Iran yang dinilai kian memberatkan rakyat.