Terkait kritikan anggota Komisi V DPR terhadap cawe-cawe Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperlambat proses pencairan dana perbaikan jalan di daerah, langsung dibantah.
Staf Khusus Menkeu bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyebut Menkeu Sri Mulyani justru perlu cawe-cawe. Karena, anggaran perbaikan jalan di daerah oleh pemerintah pusat, belum masuk dalam APBN 2023. “Justru Bu Sri Mulyani perlu cawe-cawe karena anggaran untuk jalan rusak, awalnya belum ada di APBN 2023. Menkeu cawe-cawe maka dianggarkan dan dipastikan pelaksanaannya propert sesuai aturan,” terang Yustinus lewat akun twitter @prastow, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Terkait pernyataan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian bahwa anggaran perbaikan jalan se-Indonesia, tahap I diusulkan Rp14,64 triliun. Namun disetujui Kemenkeu sebesar Rp7,44 triliun, ada musababnya.
“Dari total anggaran yang diajukan Kementerian PUPR sebesar Rp14,6 triliun, sesuai hasil asesmen tahap I disetujui Rp7,5 triliun. Saat ini, Kementerian PUPR sedang berproses kelengkapan dokumen pendukung. Kemenkeu terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendukung percepatan,” pungkasnya.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan mengkritik cawe-cawe Sri Mulyani yang justru menghambat percepatan pencairan dana perbaikan jalan di daerah. Padahal, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Inpres ini ramai karena cawe-cawe Sri Mulyani. Gini nih kalau urus hal teknis. Kalau uangnya sudah ada, ya serahkan saja ke PUPR. Begini nih kalau cawe-cawe,” tegas Irwan saat rapat dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Pandangan senada disampaikan Ketua Komisi V DPR, Lasarus bahwa realisasi perbaikan jalanan rusak di daerah, menjadi nol besar. Lantaran, Lapangan Banteng kerjanya lamban. “Kita dorong pembahasannya dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Agar Bu Sri Mulyani sadar akan pentingnya dana untuk perbaikan jalan,” tandas politikus PDI Perjuangan itu.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan, usulan anggaran perbaikan jalan se-Indonesia, tahap I dari pihaknya mencapai Rp14,64 triliun. Alih-alih usulan disetujui dan dananya langsung cair, Sri Mulyani malah melakukan penahapan.
Hedy mengklaim, penahapan dilakukan Kemenkeu sebesar Rp7,44 triliun. Angka tersebut sedang dipertimbangkan Sri Mulyani untuk dicairkan, melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.
“Usulan tahap I ini dari hasil pertimbangan Kemenkeu yang diproses saat ini untuk proses revisi DIPA. Ini untuk peningkatan jalan dan jembatan dengan lokus pada pemerintah daerah (pemda) kapasitas rendah dan sangat rendah, sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) tentang kapasitas fiskal daerah,” tutur Hedy.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)