Lolos dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah, Tim Ekonomi Jokowi Pasang Target Ekonomi Tinggi

Meski perekonomian sedang tak baik-baik saja, target pertumbuhan ekonomi 2025 dipatok tetap optimistis di level 5,6 persen. Angka kemiskinan dan pengangguran, diharapkan turun masing-masing 7 persen dan 5 persen.

“Mengapa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan ada kata-kata akselerasi, mengingat tahun 2025 adalah awal dari RPJMN 2025-2029. Dan, RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis yang menjadi bagian dari awal rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Target-target itu, kata Suharso, dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi. Sidang itu menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bertema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Setelah 30 tahun terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, kata mantan Ketua Umum (Ketum) PPP itu, melalui RKP dan KEM-PPKF, Indonesia berencana keluar dari middle income trap pada 2038.

Syaratnya, target tingkat pertumbuhan rata-rata bisa mencapai 7 persen atau minimum 6 persen. “Dan itu kita capai pada tahun 2041,” tutur Suharso.

Selain target, Suharso, pertumbuhan ekonomi, dalam rapat RKP dan KEM-PPKF disepakati rasio ketimpangan sekitar 0,37 dan Indeks Modal Manusia bisa mencapai 0,67.

“Dan penurunan indeks gas rumah kaca di angka 38,6. Kami juga mengingatkan bahwa ekspor barang-barang Indonesia khususnya ke Eropa akan kena aturan carbon border adjustment mechanism yang sedemikian rupa memperhitungkan keberpihakan Indonesia dalam upaya penurunan gas rumah kaca,” ujar Suharso.

Dalam sidang itu, Presiden Jokowi juga menargetkan defisit RAPBN 2025 terjaga di level 2,48 persen sampai 2,8 persen dari PDB. Dan, terjadi peningkatan belanja investasi yang below the line, antara 0,5 persen hingga 1 persen.

Namun, kata Suharso, mengingat adanya transisi pemerintahan pasca Pemilu 2024, RKP sesungguhnya, baru akan muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi presiden terpilih 2024-2029, berdasarkan penghitungan suara seluruh masyarakat Indonesia.

“Ya (dalam RKP) memang harus memasukkan program-program iconic dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusunnya,” ujarnya.