jalan berbayar elektronik
- Market
Pemprov DKI Didesak Prioritaskan Akses Transportasi Umum daripada ERP
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didesak memprioritaskan akses transportasi umum dibandingkan menerapkan jalan berbayar elektronik alias Electronic Road Pricing atau ERP.…
Selengkapnya » - News
Raperda ERP Ditinjau Ulang, Heru Budi: Penuhi Aspirasi Publik
Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan peninjauan ulang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Electronic Road Pricing…
Selengkapnya » - News
Komisi V DPR: Kaji Ulang Rencana Penerapan Jalan Berbayar Elektronik
Kalangan Komisi V DPR menyoroti rencana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal meminta…
Selengkapnya » - News
Heru Budi Tetap Prioritaskan Transportasi Umum Ketimbang ERP
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tetap memaksimalkan ketersediaan transportasi umum meski pihaknya berencana merealisasikan penerapan Electronic…
Selengkapnya » - News
Foto: Sebanyak 18 Ruas Jalan Akan Terapkan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan menerapkan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronik Road Pricing (ERP) bagi kendaraan sepeda motor dan…
Selengkapnya » - Kanal
Foto: Rencana Penerapan Jalan Berbayar Elektronik di 18 Ruas Jalan
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana akan segera memberlakukan penerapan ERP atau jalan berbayar di 18 ruas jalan di Jakarta. Besaran…
Selengkapnya » - News
Dishub DKI Usulkan Tarif ERP Maksimal Rp19.900
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan besaran tarif jalan berbayar elektronik atau electronik road pricing (ERP) maksimal Rp19.900 sekali melintas. Kepala…
Selengkapnya » - News
Pemprov DKI Targetkan Penerapan ERP di 18 Ruas Jalan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 18 ruas jalan di Ibu…
Selengkapnya »
