Aktivis peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 Hariman Siregar menilai demokrasi Indonesia semakin memprihatinkan. Khususnya, Hariman mencermati wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI tiga periode yang diembuskan orang-orang yang dekat dengan Istana.
Hal itu, kata Hariman, yang membawa tema peringatan 49 tahun Peristiwa Malari mengusung tema ‘Menolak Lupa, Pertahankan Demokrasi’.
“Kita memilih menolak lupa dan pertahankan demokrasi karena akhir-akhir ini isu itu yang paling krusial. Kok ada orang tiba-tiba pikirannya tiga periode. Ada orang mau tunda pemilu. Ada orang mau perpanjang tanpa alasan yang kuat,” kata Hariman dalam pidatonya di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).
Hariman pun mempertanyakan persolan ekonomi yang kerap mejadi alasan pihak yang ingin pemilu ditunda dan memperpanjang jabatan presiden hingga tiga periode. Menurut dia, jika persoalan ekonomi alasannya, maka untuk apa pemerintah menggencarkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan dana begitu besar.
“Kalau tiga periode bagaimana seluruh perjuangan sebenarnya dari tahun 45 sampai 98? Itu (dalam konstitusi) bahasa Indonesia yang Bung Hatta bilang pada saya, pas saya ketemu sama Bung Hatta sendiri. Bahwa dalam Undang-Undang (dikatakan) bisa dipilih kembali itu maksudnya kata Bung Hatta, ‘bisa dipilih dan bisa dipilih kembali itu artinya dua kali Hariman,’” jelas Hariman mengutip pembicarannya dengan Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta
Harima juga menilai, wacana tiga periode tak sekadar mencederai konstitusi, tetapi juga demokrasi itu sendiri. Lebih jauh, ia menyebut, keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan menuju kekuasaan yang korup.
“Karena kita tahu gitu loh karena kekuasaan itu harus dibatasi. Kalau enggak power to corrupt, apa absolut power of corrupt,” ujar Hariman menegaskan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)