Market

Divestasi 51 Persen Saham Vale, Jokowi: Jangan Rugikan Investor

Terkait rencana divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (Vale/INCO) sebesar 51 persen, Presiden Jokowi menyebut, masih dalam pembahasan. Namun, bulan ini harus sudah ada keputusannya.

Menurut Jokowi, pemerintah segera memutuskan rencana divestasi 51 persen saham Vale yang masa operasi dan kontraknya berakhir pada 28 Desember 2025. “Segera akan kita putuskan. Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Jokowi menilai, divestasi 51 persen saham Vale dilakukan demi kepentingan nasional. Harus seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dicanangkannya. Namun, gagasan ini jangan sampai juga merugikan investor. Artinya, harus ada win-win solution. “Kita juga tidak ingin merugikan investor. Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik, dan yang paling penting industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan,” kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah diminta segera melakukan divestasi saham Vale. Terlaksananya divestasi 51 persen saham Vale Indonesia akan menjadi prestasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena berhasil “membawa pulang” nikel Tanah Air, menyusul kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ialah 11 persen.

Dengan demikian, nantinya komposisi kepemilikan 31 persen pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7 persen publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.

Namun, angka 11 persen itu dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas lantaran 20 persen saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor tanah air.

Dengan kepemilikan mayoritas saham oleh pemerintah, Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button