Di balik program hilirisasi mineral yang dicanangkan Presiden Jokowi, dicurigai sebagai bagian dari industrialisasi China. Ujung-ujungnya, China untung besar, Indonesia justru buntung.
Dalam diskusi publik bertajuk Catatan Awal Tahun 2023 dari Ekonom Senior Indef yang digelar daring di Jakarta, Kamis (5/1/2023), ekonom senior Faisal Basri blak-blakan menyebut hilirisasi ala Jokowi hanya untungkan China. Bisa jadi hal itu merupakan komitmen Indonesia mendukung program industrialisasi di China.
“Petik-jual, tebang-jual, keruk-jual, nilai tambahnya berapa? kecil sekali. Tetapi solusinya hilirisasi yang ngawur. Hilirisasi mendukung industrialisasi di China, itu yang terjadi pada nikel,” kata Faisal.
Selanjutnya, Faisal menyebut hilirisasi mineral mentah yang dicanangkan Jokowi, sangat ngawur. Seharusnya, hilirisasi itu memberikan nilai tambah yang menguntungkan negara. Bukan malah negara lain yang menikmatinya.
Dirinya juga mempertanyakan program hilirisasi timah dan batu bara, padahal Indonesia tidak mengekspor bijih timah, melainkan ingot yang merupakan produk turunan dari bijih timah. Demikian pula program gasifikasi batu bara, disebutnya program ngawur. “Hilirisasi batu bara dijadikan DME (Dimethyl Ether) juga ngawur-ngawur. Itu justru menimbulkan praktik rente,” ungkapnya.
Ekonom Senior Indef, M Fadhil Hasan berpandangan senada. Kebijakan Jokowi melarang ekspor sejumlah mineral mentah, banyak yang salah kaprah. “Hilirisasi memberikan nilai tambah, kita setuju. Namun implementasinya bukan melarang ekspor. Berlakukan saja tarif ekspor. Cocok untuk nikel, alumunium atau bauksit,” ungkapnya.
Informasi saja, Presiden Jokowi menerapkan larangan ekspor nikel sejak Januari 2020. Tahun ini rencananya akan disusul dengan larangan ekspor bauksit. Nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk hilirisasi diyakini bisa melompat 19 kali lipat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)