Tahun depan, banyak ekonom dan analis meramal perekonomian agak seret. Roda bisnis berjalan lamban. Namun, tidak berlaku untuk properti. Karena, pasar terbuka lebar. Sebanyak 4,8 juta milenial (21-40 tahun) belum punya rumah.
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, tingginya angka backlog yang menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, adalah peluang bisnis properti.
“Backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta, termasuk didalamnya generasi millenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini. Diperkirakan 47 persen, belum memiliki rumah. Ini jelas potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia,” kata Haru dalam Seminar Economic and Property Outlook Bank BTN Tahun 2023 bertajuk Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat Ditengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Haru menambahkan, selain diuntungkan dengan bonus demografi, prospek properti di Indonesia masih bagus. Jika dilihat dari total penyaluran KPR yang terus bertumbuh setiap tahun. “Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuh positifnya KPR di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi,” imbuh Haru.
Asal tahu saja, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) Nasional hingga triwulan III-2022, tumbuh 7,7 persen (yoy). Naik ketimbang triwulan II 2022 yang sebesar 6,81 persen. Bank BTN masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi sebesar 71 persen dari total penyaluran FLPP dalam 3 tahun terakhir.
Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI), kurtal III-2022, sebanyak 74.53 persen responden menyatakan masih bergantung kepada KPR untuk memiliki rumah. “Oleh karena itu Bank BTN akan terus menjadi bank yang fokus memberikan KPR karena top of mind masyarakat bahwa KPR Pasti BTN,” kata Haru.
Senada Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter BI, Solikin M Juhro mengungkapkan hal yang sama. Pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. “Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.
Dia bilang, ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi yang akan dijalankan pemerintah yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) untuk MBR Informal, KPR dengan Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), serta pemberian KPR Mikro.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip mengungkapkan, untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan lebih kompetitif, dibutuhkan penguatan dari sisi supply salah satunya dengan meningkatkan penyaluran KPR oleh perbankan.
“Pemerintah melalui BUMN perlu meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dengan memberikan tambahan PMN kepada BTN Tahun 2023,” ujar Sunarsip.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)