Tayangan Azan TV Menampilkan Ganjar Belum Ditindak, KPI: Masih Tahap Klarifikasi

Publik dihebohkan dengan kemunculan bacapres PDIP Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi swasta. Tayangan ini menuai kritikan, ada yang menilai itu bagian dari politik identitas, ada juga yang mendesak agar tayangan tersebut di-take down. Apa tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)?

Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah mengatakan pihaknya belum bisa melakukan tindakan apapun. Sebab menurutnya, KPI memiliki beberapa tahapan dalam memutuskan suatu perkara dan mengambil tindakan.

Yang jelas, tutur dia, KPI sudah melayangkan surat untuk meminta stasiun tv bersangkutan memberikan kesediaan waktu untuk memberikan klarifikasi terkait tayangan tersebut. “Kami sudah mengirimkan surat tinggal nunggu respons kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Aliyah mengaku belum bisa memastikan potensi pelanggaran yang dilakukan stasiun tv tersebut. “Ini yang sedang kita kaji, kami sedang lakukan kajian dan segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan,” jelasnya.

Diketahui, bacapres Ganjar Prabowo yang diusung PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo diduga memainkan politik identitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dugaan ini menyeruak seiring munculnya sosok Ganjar dalam sebuah tayangan azan salah satu stasiun televisi milik pucuk pimpinan Partai Perindo, Hary Tanoe.

Dalam video yang dilihat, tayangan azan magrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian, Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan salat.

Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid. Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudu sebelum salat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.

Tayangan ini dinilai oleh Peneliti Ahli BRIN Siti Zuhro sebagai tindakan yang berlebihan. Menurutnya tindakan tersebut tidak etis lantaran dilakukan di masa sosialisasi. Ia menyatakan  bahwa ini bisa menjadi langkah awal pelanggaran di masa sosialisasi dimana jika sudah masuk masa kampanye tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pelanggaran lain yang berpotensi menjadi lebih besar.

““Belum, tapi sudah lebay (berlebihan) semua, sudah kayak kebelet gitu. Menurut saya itu sangat tidak mendidik,” katanya saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggu (10/9/2023).