Senin, 12 Januari 2026 – 23:30 WIB
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di BCIS, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah/HO-PDIP).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
PDIP tak mau dengar lagi soal balik ke Pilkada lewat DPRD. Ketum Megawati Soekarnoputri menutup Rakernas partainya di BCIS Jakarta dengan pernyataan lugas, PDIP menolak!
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ujar Megawati, Senin (12/1/2026).
Megawati menyebut Pilkada langsung adalah buah reformasi dan hasil keringat publik bukan hadiah elite.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” sambungnya.
Presiden ke-5 RI itu menilai opsi Pilkada via DPRD hanya mengulang sejarah penuh kendali oligarki. Klaim bahwa sistem perwakilan lebih murah juga ditepis habis.
“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” kata Megawati.
Ia menekankan sikap PDIP tak berubah, senantiasa akan menjaga demokrasi tetap di relnya.
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegas Megawati.
Sebelum menutup pidatonya, ia menyindir pihak-pihak yang menjual alasan efisiensi sebagai pintu mundur demokrasi.
“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat,” tutupnya.