WALHI Desak Tanggung Jawab Korporasi dan Jaminan Kesehatan Gratis 3,4 Juta Warga Korban Karhutla

Personel Yonif TP 882/Hulubalang melakukan pembasahan untuk mencegah api kembali menyala di lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026). (Foto: Antara).

Kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera, semakin pekat. Hal ini cukup mengganggu masyarakat karena udaranya sangat tidak sehat, mengganggu kesehatan.

Kampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Nasional, Musdalifa Jamal menegaskan, kondisi udara di sekitar kawasan karhutla berada di level tidak sehat. Karena, konsentrasi PM2.5 di atas 200.

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun menyebut, sekitar 3,4 juta orang yang tinggal di 7 provinsi dekat lokasi karhutla, terpapar kabut asap.

“Di tengah kabut asap karhutla, belum terdengar satu seruan dari Presiden untuk memastikan jutaan masyarakat korban kabut asap dapat mengakses fasilitas kesehatan khusus paru dan alat pelindung diri secara gratis,” ungkap Musdalifa di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Ketiadaan langkah tegas ini, kata dia, seolah menunjukkan bahwa keselamatan rakyat masih ditempatkan sebagai urusan nomor sekian, bukan prioritas negara. “Padahal krisis karhutla bukan bencana baru. Ia adalah luka yang terus dibiarkan berulang,” lanjutnya.

Meski pada 27 Agustus lalu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan karhutla hingga Rp5 triliun. Namun, WALHI mengingatkan agar anggaran tersebut benar-benar ditujukan untuk kebutuhan penanggulangan asap dan kesiapan fasilitas pendukung dalam menjamin kesehatan masyarakat.

“Tentunya kita tidak mau mengulang krisis karhutla 2015, di mana penelitian memperkirakan sekitar 91.600 kematian prematur terjadi di Indonesia. Sementara 43 juta penduduk di Sumatra dan Kalimantan terpapar asap. Lebih dari 500.000 orang memerlukan perawatan medis akibat gangguan pernapasan,” tegasnya.

Dalam hal ini, menurut Musdalifa, negara bisa menagih tanggung jawab korporasi yang selama ini diuntungkan dari kerusakan ekosistem penyebab karhutla. Baik untuk pemulihan lingkungan yang rusak, maupun mengganti kerugian yang dialami masyarakat.

“Selama beban krisis terus dilimpahkan kepada rakyat sementara korporasi dibiarkan lepas tangan, karhutla akan terus menjadi bencana tahunan yang diwariskan, bukan persoalan yang benar-benar diselesaikan,” tambah Musdalifa.

Berbiaya Mahal, OMC Bukan Solusi

Selain masalah anggaran, WALHI juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam menangani kebakaran melalui upaya pemadaman, salah satunya adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).  

“OMC menyedot anggaran besar di daerah maupun pusat. Namun, tidak menyelesaikan akar persoalan karhutla di tingkat tapak,” ungkapnya.

Dia menilai, ketergantungan pemerintah terhadap OMC sebagai solusi, justru berpotensi memberi ruang bagi korporasi untuk lepas tangan dari kewajiban untuk menjaga areal konsesinya. Karena beban pemadaman karhutla, akhirnya diambil alih negara lewat OMC yang berbiaya mahal.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini menyebut, anggaran jumbo untuk OMC, seharusnya bisa dialokasikan secara lebih tepat dan bermanfaat.

“Terutama untuk melindungi kesehatan warga, memulihkan perekonomian masyarakat lokal, serta melakukan restorasi lahan gambut yang terbakar di luar wilayah konsesi,” kata Sri Hartini.

Direktur WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai berpandangan senada. Pemerintah pusat maupun daerah sebaiknya menghentikan pemborosan APBN atau APBD untuk penanganan karhutla yang sifatnya reaktif dan berulang setiap tahun. “Lakukan audit menyeluruh dan cabut izin seluruh perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar,” tegas Janang.

Dana penanggulangan bencana, menurutnya, perlu dialokasikan langsung untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berada di garis depan, menjaga wilayah dari ancaman karhutla.

Jadi, bukan sekadar mengalir ke penanganan darurat di permukaan. Pemerintah wajib memulihkan fungsi hidrologi gambut yang rusak akibat pembukaan kanal oleh perkebunan skala besar, sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang di masa depan,” imbuhnya.

Anggaran negara dan daerah, kata Janang, harus difokuskan langsung untuk menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) akibat kabut asap.

“Serta menyediakan ruang udara bersih publik, serta memberikan ganti rugi dan kompensasi ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat bencana karhutla,” pungkasnya.