Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memuji kinerja perekonomian Maluku Utara (Malut) yang tumbuh 23,89 persen di kuartal II-2023. Tapi sayang, kemiskinan dan kesenjangan masih menjulang.
“Saya minta teman-teman Kementerian Keuangan untuk benar-benar bisa menerjemahkan kelebihan dari Maluku Utara ini, kelebihan setiap kabupaten kota. Di sini ada nikel, di sini ada panas bumi, di sini ada perikanan, di sini ada masing-masing sektor itu diterjemahkan menjadi efek kesejahteraan,” kata Wamenkeu Suahasil, Jakarta, dikutip Jumat (18/8/2023).
Dia menekankan pentingnya peran seluruh jajaran Kemenkeu untuk membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi, serta menyelesaikan masalah dan hambatan yang terjadi di daerah. Harapannya, masyarakat mendapatkan manfaat optimal dari APBN dan mencapai kesejahteraan.
“Kita analisis data yang terjadi di perekonomian Maluku Utara. Mau lewat pertanian, mau lewat pertambangan, mau lewat pendidikan, mau lewat stunting, tapi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat,” tegas dia.
Meski dipuji karena ekonominya maju, jumlah orang miskin di Malut yang dikenal kaya nikel itu, masih tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara memang melesat dari 7,34 persen di kuartal II-2020, menjadi doube digit pada kuartal I-2023.
Berbeda dengan provinsi lain yang mengandalkan konsumsi rumah tangga, Maluku Utara mengandalkan ekspor dan investasi untuk menggerakkan ekonomi mereka.
Sejumlah smelter nikel sudah dan akan dibangun di Maluku Utara, terutama di wilayah Halmahera Selatan. Di antaranya adalah Harita Nickel yang mengembangkan smelter nikel di Pulau Obi dengan nilai investasi US$1 miliar. Ada pula PT Weda By dan P. Tekindo Energi.
Smelter nikel milik PT Aneka Tambang di Halmahera Timur sudah terbangun 97,7 persen, kini tinggal menunggu pasokan listrik.
Namun, angka kemiskinan Maluku Utara justru sulit mengikuti laju pertumbuhan. Angka kemiskinan di Malut justru naik menjadi 6,46 persen pada Maret 2023, dibandingkan Maret 2022 sebesar 6,23 persen. Capaian itu juga naik bila dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 6,37 persen.
Angka kemiskinan terutama melonjak pada daerah perkotaan. Rasio kemiskinan di perkotaan melesat dari 5,18 persen pada Maret 2022, menjadi 6,23 persen pada Maret 2022.
Jumlah warga miskin di Maluku Utara bertambah sekitar 3.930 jiwa dalam setahun, dari 79,87 ribu pada Maret 2022, menjadi 83,8 ribu pada Maret 2023. Kenaikan kemiskinan terjadi perkotaan.
Jumlah warga miskin di perkotaan naik 4.310 pada Maret Maret 2023 secara tahunan (year on year/yoy). Sementara kemiskinan di perdesaan turun 400 jiwa.
Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp564.733/bulan pada Maret 2023.
Artinya, masyarakat dengan pengeluaran di atas tersebut tak masuk golongan miskin. Lebih tinggi ketimbang angka nasional sebesar Rp550.458 per bulan.
Sedangkan angka gini rasio atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin, terjadi sedikit perbaikan. Pada Maret 2023 tercatat 0,300, turun tipis dibandingkan September 2022 sebesar 0,309. Sementara pada Maret 2022, gini rasio di Malut rendah 0,279.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)