Wacana penyesuaian tarif transportasi publik di Jakarta kembali menguat seiring meningkatnya tekanan fiskal daerah. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menilai tarif layanan Transjakarta yang tidak mengalami penyesuaian selama belasan tahun perlu dikaji ulang secara komprehensif.
Ia menyebut tarif Transjakarta tidak mengalami kenaikan selama sekitar 15 hingga 20 tahun. Sementara itu, biaya operasional terus meningkat, terutama akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat beban subsidi transportasi yang ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta semakin besar.
“Tarif Transjakarta itu sudah lama tidak naik. Sementara biaya operasional terus berubah, terutama karena BBM dan BBG,” kata Nur Afni, Senin (15/6/2026).
Ia menambahkan, tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berasal dari sektor transportasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini dinilai mempersempit ruang fiskal daerah dalam membiayai layanan publik.
Menurut Nur Afni, subsidi transportasi menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBD DKI Jakarta, selain subsidi pangan yang nilainya juga cukup besar.
“Ini menjadi beban pemerintah daerah. Subsidi transportasi itu besar,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tarif tidak bisa dipandang semata-mata dari sisi fiskal. Pemerintah daerah tetap harus menjaga keterjangkauan layanan transportasi publik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya transportasi umum dalam mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Menurutnya, penguatan layanan Transjakarta serta moda lain seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta menjadi kunci perubahan pola mobilitas masyarakat.
“Kalau layanan transportasi semakin baik, masyarakat akan lebih terdorong menggunakan transportasi umum,” terang Afni.
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek yang menjadi salah satu moda transportasi utama warga Jabodetabek.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami kenaikan tarif. Ia meluruskan isu yang beredar terkait kemungkinan kenaikan tarif hingga Rp10.000-Rp15.000.
“TransJabodetabek seakan-akan akan mengalami kenaikan 10 sampai dengan 15 ribu. Tidak semua TransJabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu. Mungkin satu-dua yang akan mengalami penyesuaian harga,” kata Pramono kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta tetap akan menyesuaikan tarif Transjabodetabek agar selaras dengan Transjakarta. Namun, besaran penyesuaian tarif masih dalam tahap pembahasan dan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.
“Tetapi saya tetap akan memberlakukan TransJabodetabek sama dengan TransJakarta. Angkanya berapa nanti segera akan kami putuskan,” ujarnya.