Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) M Jumhur Hidayat mempertanyakan demo buruh yang memprotes upah minimum, tidak murni. Karena ada keterlibatan partai politik (parpol) tertentu. , bernuansa politik.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai, pernyataan Jumhur, sangat masuk akal.
“Hal ini mencerminkan dinamika relasi antara gerakan buruh dan kekuatan politik elektoral. Tuduhan ini bukan tanpa dasar. Kita tahu Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal, aktif mengorganisasi demonstrasi dan membawa agenda-agenda buruh ke ranah politik formal,” kata Herry kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Dalam sistem demokrasi, kata dia, keterlibatan parpol dalam isu-isu kerakyatan, seperti buruh sebenarnya sah-sah saja. Selama tidak menginstrumentalisasi gerakan untuk kepentingan elektoral semata.
“Namun, kekhawatiran Jumhur bisa dimaknai sebagai upaya menjaga independensi gerakan buruh, agar tidak terkooptasi kepentingan politik praktis,” jelasnya.
Menurutnya, tudingan terhadap parpol muncul karena ada kekhawatiran bila aksi buruh, bisa bergeser dari perjuangan struktural menjadi panggung politik. Ini bisa mengaburkan tuntutan substansial seperti kenaikan upah, penghapusan outsourcing, atau revisi UU Ketenagakerjaan, dan malah menjadi ajang pencitraan.
Tak hanya itu, Herry menyatakan bila dinamika aksi buruh dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri rangkap jabatan, justru menunjukkan politik Indonesia sedang bergerak menuju fase baru.
“Yakni soal progresifitas terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kemudian menjadi medan tarik-menarik antara idealisme dan pragmatisme. Maka kita sebagai warga negara harus terus mengawasi, mengkritisi, dan mendorong agar proses politik tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) M Jumhur Hidayat menyatakan tidak ikut unjuk rasa pada Kamis (28/8/2025) di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.
“Saya sudah instruksikan kepada tiga juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh Tanah Air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu,” ujar Jumhur.
Ia mengatakan, KSPSI bersama 100 federasi dan konfederasi buruh lainnya, sudah membuat draf peningkatan kesejahteraan buruh. Selanjutnya, draf itu akan dikomunikasikan dengan pemerintah, DPR dan pengusaha.
Ia menambahkan demonstrasi adalah jalan akhir bila dialog mengalami kebuntuan. “Dialog saja masih bisa, untuk apa demo. Jadi saya minta itu tidak dilakukan,” ucapnya.
Jumhur menyebut, aksi buruh pada Kamis (28/8/2025), tidak murni gerakan buruh karena adanya keterlibatan partai politik di dalamnya. Namun demikian, dirinya tetap mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk berunjuk rasa. “Ini negara demokrasi, silakan bila mau mencari simpati,” katanya.