Direktur Eksekutif Trust Indonesia Ahmad Fadhli menilai ada dua hal besar yang menjadi masalah dalam Kabinet Merah Putih (KMP), yakni apatisme dan pragmatisme yang dimiliki pejabat.
“Ada dua masalah besar dalam kabinet Prabowo, yaitu apatisme pejabat (tidak peka dan tidak peduli terhadap kondisi rakyat) dan pragmatisme pejabat (menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dari jabatannya). Sehingga menyebabkan flexing, doxing dan phising,” ucap Fadhli kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, reshuffle yang baru saja dilakukan Senin kemarin (8/9/2025) oleh Presiden Prabowo, sedikit melegakan masyarakat pasca aksi demonstrasi yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan di mana-mana, akibat oknum pejabat negara yang tidak peka terhadap rakyatnya.
“Di antara menteri-menteri yang di reshuffle tersebut, sesungguhnya ada beberapa menteri (atau pejabat) yang secara langsung bertanggung jawab atas terjadinya aksi demonstrasi, yaitu Menko Polkam Budi Gunawan tidak mampu mengendalikan situasi dan massa aksi, Mendagri Tito Karnavian bertanggung jawab atas kondisi politik dalam negeri,” tuturnya.
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena rakyat kecil dipajaki, sementara pejabat diberi tunjangan. “Namun, hanya dua yang di-reshuffle yakni Menko Polkam dan Menkeu,” kata dia.
Dia juga menyebut dua menteri lagi yang layak menyusul untuk dicopot Prabowo. “Beberapa menteri dengan kinerja rendah tetap aman, seperti Raja Juli, Natalius Pigai, Bahlil,” tutur dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP). Kabar ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9/2025).
“Bapak presiden maka pada sore hari ini sekaligus bapak presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo.
Prasetyo mengungkap jajaran menteri yang akan didepan dari KMP sebanyak enam kementerian, diantaranya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri BP2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Prabowo juga melantik satu menteri untuk mengisi posisi Kementerian Haji, yaitu Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan).
“Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, yang kedua Kementerian Keuangan, yang Ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Keempat, Kementerian Koperasi dan Kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.