Raksasa teknologi Microsoft mengambil langkah signifikan dengan membatasi akses militer Israel (IMOD) terhadap sejumlah layanan komputasi awan (cloud) dan kecerdasan buatan (AI). Keputusan ini ditempuh menyusul dugaan kuat penggunaan layanan tersebut untuk praktik pengawasan massal terhadap warga sipil Palestina yang melanggar persyaratan layanan perusahaan.
Pengumuman resmi mengenai pemblokiran ini disampaikan oleh Wakil Ketua dan Presiden Microsoft, Brad Smith, kepada seluruh karyawan pada Kamis (25/9/2025). Langkah ini merupakan respons langsung terhadap laporan sejumlah media, termasuk The Guardian bulan lalu, yang menguak adanya penyimpanan rekaman dan data warga Palestina dalam layanan Microsoft Azure, dengan volume yang mencapai satu juta panggilan per jam.
Smith membenarkan bahwa peninjauan internal yang sedang berlangsung telah menemukan bukti yang mendukung sebagian elemen laporan The Guardian.
Microsoft telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Israel (IMOD) untuk menonaktifkan sebagian layanan berlangganan. Layanan yang dinonaktifkan ini mencakup fitur penyimpanan cloud serta teknologi AI tertentu yang digunakan oleh satu unit spesifik di dalam IMOD.
“Langkah-langkah yang kami ambil bertujuan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan layanan kami, dengan fokus memastikan layanan kami tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil,” ujar Smith.
Ia menambahkan bahwa Microsoft berprinsip untuk tidak menyediakan teknologi yang memfasilitasi pengawasan massal warga sipil.
Tertekan Karyawan dan Pembatasan Kontrak
Keputusan Microsoft ini dipicu tak hanya oleh pemberitaan media massa, tetapi juga oleh tekanan intens dari karyawan Microsoft saat ini dan sebelumnya. Protes tersebut bahkan sempat berujung pada pemecatan lima karyawan yang menentang kontrak perusahaan dengan Pemerintah Israel.
Komunitas aktivis bernama No Azure for Apartheid menyambut keputusan ini sebagai ‘kemenangan signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya’ bagi gerakan mereka, meskipun menilai pemblokiran yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum optimal.
“Keputusan hari ini justru semakin memotivasi kami untuk melanjutkan aksi pengorganisasian hingga semua tuntutan kami terpenuhi, dan hingga Palestina merdeka,” ujar Hossam Nasr, salah seorang Koordinator komunitas.
Kendati demikian, Microsoft menegaskan bahwa pemblokiran akses ini bersifat terbatas. Langkah ini tidak memengaruhi kontrak lain yang telah berjalan dengan Pemerintah Israel, termasuk upaya penting yang terus dilakukan perusahaan untuk melindungi keamanan siber Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah di bawah Perjanjian Abraham.
Sebelumnya dilaporkan, militer Israel telah memindahkan data sebanyak 8TB dari Azure tak lama setelah laporan awal muncul, dan dikabarkan berencana mentransfer data tersebut ke Amazon Web Services. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Amazon.