Satu Tahun Prabowo-Gibran: Padi Berlimpah, Swasembada Beras Bukan Lagi Mimpi!

Satu Tahun Prabowo-Gibran: Padi Berlimpah, Swasembada Beras Bukan Lagi Mimpi!

Ikhsan Medium.jpeg

Minggu, 19 Oktober 2025 – 18:31 WIB

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi proyek Food Estate di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi proyek Food Estate di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Baru satu tahun mengemban amanah di tampuk kekuasaan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sukses menorehkan tinta emas di sektor paling fundamental: pertanian. Anggapan bahwa swasembada pangan hanya sebatas target manis di atas kertas, kini bergeser menjadi kenyataan yang terasa di lumbung-lumbung padi nasional.

Ya, dalam kurun waktu Januari hingga November 2025, produksi padi nasional mencatatkan lonjakan signifikan. Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proyeksi produksi padi mencapai 57,6 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini melambung 12,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dikonversi, kita bicara tentang 33,19 juta ton beras, sebuah peningkatan jumbo sebesar 3,72 juta ton. Dengan perkiraan konsumsi nasional di kisaran 31 juta ton, hitungan BPS ini menunjukkan Indonesia resmi mengalami surplus beras di tahun 2025. Surplus ini bukan sekadar statistik, tetapi fondasi konkret penguatan ketahanan pangan dan menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara agraris yang mandiri.

post-cover
(Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Cadangan Melimpah, Petani Tersenyum

Dampak domino dari produksi yang melimpah ini terasa langsung di gudang-gudang logistik. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, menyentuh angka 4,2 juta ton per Juni 2025. Jumlah ini adalah penyangga strategis yang vital, tameng pelindung dari gonjang-ganjing iklim dan gejolak harga pangan global.

Kabar baik tak berhenti di sana. Jantung keberhasilan sektor ini, para petani, kini bisa bernapas lega. Kesejahteraan mereka membaik, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik signifikan. Pada September 2025, NTP umum meroket menjadi 124,36 dari sebelumnya 120,30.

Secara spesifik, NTP pertanian juga naik dari 120,96 menjadi 125,16. Angka-angka ini adalah cerminan riil dari pendapatan petani yang lebih baik seiring dengan stabilitas harga dan peningkatan produktivitas lahan.

post-cover
(Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jurus Jitu Hulu-Hilir: Pompanisasi dan Reformasi Regulasi

Lompatan ini bukan keajaiban sesaat, melainkan buah dari kebijakan pertanian yang tajam dan menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

Di hulu, Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dioptimalkan melalui program unggulan pompanisasi, sebuah terobosan yang sukses mengairi sekitar 500 ribu hektare lahan.

Dipadukan dengan pemanfaatan benih unggul, pemupukan berimbang, dan perbaikan irigasi, Indeks Pertanaman (IP) berhasil didongkrak. Dukungan pupuk juga dikuatkan dengan alokasi besar, mencapai 9,55 juta ton di 2025.

Sementara itu, ekstensifikasi berfokus pada optimasi lahan suboptimal seperti rawa dan lahan tidur di enam provinsi utama, dengan target cetak sawah baru mencapai 225 ribu hektare.

Yang paling krusial adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Percepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Inilah gebrakan reformasi yang memangkas lebih dari 140 regulasi birokratis yang selama ini menghambat.

post-cover
(Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Pupuk kini didistribusikan langsung dari produsen ke petani melalui sistem digital e-RDKK, memastikan pupuk tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu.

Di hilir, Pemerintah memperkuat perlindungan bagi petani melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025, HPP gabah kering panen (GKP) ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini sukses menjaga harga gabah di tingkat petani rata-rata Rp6.629 per kilogram per Oktober 2025. Stabilitas harga ini adalah insentif psikologis yang kuat, mendorong petani untuk terus menanam tanpa khawatir harga jatuh saat panen raya.

Singkat kata, kolaborasi solid antara Kementan, Bulog, ID Food, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, telah menyatukan gerak menuju kedaulatan pangan. Dengan produksi yang melesat, cadangan yang kokoh, dan petani yang makin sejahtera, satu tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran telah menancapkan fondasi kuat. Swasembada beras kini bukan lagi sekadar retorika, melainkan kenyataan yang sedang diwujudkan.

post-cover
(Sumber: BPS)
Topik
Komentar

Visited 4 times, 1 visit(s) today