Antrean Panjang di SPBU Sumbar, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Mafia BBM Subsidi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (Foto: andrerosiade.co)

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera membentuk satuan tugas (satgas) penegakan hukum. Tujuannya cukup oke, yakni, menghentikan praktik mafia BBM subsidi yang masih marak di daerah, salah satunya Sumatra Barat (Sumbar).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, politikus Partai Gerindra itu, menegaskan, penambahan kuota BBM subsidi tidak akan efektif tanpa penindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan.

Andre merujuk temuan di lapangan terkait antrean panjang yang tetap terjadi, meski kuota BBM subsidi terus digerojok ke wilayah Sumbar. Bahkan tambahan kuotanya mencapai 15 persen per November 2025, namun tetap saja terjadi antrean di SPBU.

“Kuota sudah naik, SAM (Sales Area Manager) sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Tapi faktanya, antrean masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak jalan,” kata Andre dalam keterangan yang diterima, Minggu (23/11/2025).

Andre menjelaskan, penyalahgunaan BBM subsidi masih dilakukan oleh kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas ratusan liter.

Ia menyebut kendaraan-kendaraan tersebut tetap dapat mengisi BBM subsidi karena petugas SPBU tidak berani menolak akibat adanya beking dari oknum tertentu.

“Ini mafia yang memakan hak rakyat banyak. Masa kita diam saja?” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, Andre meminta Pertamina untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam membentuk satgas khusus yang melibatkan Pertamina, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI. Ia menilai pemblokiran nomor polisi saja tidak cukup menghentikan praktik penimbunan.

“Harus ada pendekatan hukum. Orang-orangnya ditangkap. Bukan hanya sopir, tetapi oknum di belakangnya. Presiden sudah tegas, siapa pun backing-nya, disikat,” tegas Andre.
 

Topik