Ilustrasi: Layanan pelanggan di kantor Bank Syariah Indonesia . (Foto Dok. BSI)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Terkait kabar PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Persero/BSI) yang berkode emiten BRIS, mengguyur kredit untuk PT Tusam Hutani Lestari (THL), perusahaan milik Presiden Prabowo Subianto yang beroperasi di Aceh, dibantah.
“Sejauh ini nama yang dimaksud tidak terdapat dalam nasabah pembiayaan dan bahwa tercantum sebagai transaksi pihak berelasi adalah seiring penerapan qanun keuangan syariah maka BSI sebagai bank syariah melayani transaksi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh,” ujar
Sekretaris Perusahaan (Sekper) BSI, Wisnu Sunandar kepada inilah.com, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Wisnu menegaskan, BSI tunduk kepada ketentuan perbankan dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan syariah di mana di dalamnya terdapat ketentuan menjaga lingkungan. “BSI juga mengimplementasikan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) di dalam bisnis dan operational bank,” tegas dia.
Sebelumnya, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan adanya relasi bisnis antara BSI dengan PT THL yang sempat dituding sebagai salah satu perusahaan yang melibas hutan. Hal itu, terkuak dari laporan keuangan BSI tahun 2024, halaman 262.
“Dari Annual Report BSI tahun 2024, PT THL termasuk dalam list entitas yang memiliki relasi dengan BSI. Dan, diperkirakan berkaitan dengan pembiayaan operasi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Presiden Prabowo,” papar Yeta kepada Inilah.com, di Jakarta, Senin (5/12/2025).
Dia mengatakan, THL diketahui memiliki konsesi lahan nyaris 100 hektare mulai kehilangan tutupan hutan pegunungan dan menyebabkan kerusakan fungsi vital alam yakni menjaga keseimbangan ekosistem sekitar.
Dari temuan ini, bisa diartikan BSI termasuk bank bank yang mendukung korporasi yang bisnisnya merusak lingkungan. Alias tidak pro keuangan hijau yang kini sudah menjadi acuan dunia.
Sebelumnya, Juru Kampanye Jatam, Alfarhat Kasman mengatakan, PT THL diduga kuat memang milik Presiden Prabowo Subianto. “Iya betul, ada riset kita saat Pilpres 2024 lalu,” ucap Farhat, sapaan akrabnya kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Kepemilikan Prabowo atas PT THL semakin sulit dibantah karena sejumlah kawan dekatnya menjabat posisi penting di perusahaan bubur kertas itu.
Dikutip dari id.wikipedia.org, Hadi Prasetyo yang kini menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Hadi Prasetyo menjabat Dirut PT THL periode 2016-2020. Selanjutnya dia digantikan Eddy Prabowo eks Menteri Perikanan dan Kelautan yang juga karib Prabowo.
Konsesi milik Prabowo berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang diduga menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai. Selain itu, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Keberadaan PT THL ini, sempat diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus yang menjadi bahan baku bubur kertas.
Dengan demikian, bencana ini bukan sekadar soal hujan atau alam. Namun juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elite politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir. Kini, korban tewas akibat banjir Sumatra nyaris seribu orang.
Upaya mengonfirmasi terkait kepemilikan saham Presiden Prabowo serta berbagai tudingan miring kepada PT THL, tak membuahkan hasil.
Ketika Inilah.com, menyambangi kantor PT THL di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025), diminta mengajukan surat permintaan wawancara. Ketika surat tersebut diserahkan, pihak perusahaan menyebut akan memberikan tanggapan lewat kontak person yang tertulis dalam surat tersebut. Namun sampai berita dipublis, belum ada respons atau jawaban dari pihak THL.
Selain itu, Inilah.com juga berupaya meminta tanggapan kepada Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo yang disebut-sebut sebagai pemilik PT THL, dalam agara DPP Partai Gerindra di Jakarta, Senin (18/12/2025).
Namun, hasilnya sami mawon, Hashim menolak bicara soal itu. Begitupun mantan Dirut THL, Prasetyo Hadi yang kini menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), belum dapat dimintai tanggapan.














