Ketika kita melintasi jalan raya, perilaku pengendara tampak begitu beragam. Layaknya sebuah panggung teater, berbagai karakter manusia lalu-lalang di jalan dengan ciri khas masing-masing. Ada yang taat pada rambu lalu lintas, mematuhi setiap marka dengan penuh kesadaran—entah karena kesadaran moral atau rasa takut—berhenti sempurna di garis zebra cross, serta memberi jalan kepada pejalan kaki.
Namun, ada pula mereka yang gemar nyelonong, menerobos lampu merah dengan santai, dan langsung berbelok kiri meskipun rambunya jelas berbunyi “Ikuti Isyarat Lampu”. Seolah aturan adalah sesuatu yang bisa ditawar. Tak ada polisi, maka tak ada kepatuhan dan ketertiban.
Tak jarang pula kita menyaksikan pengendara ugal-ugalan. Mereka memacu kendaraannya bagai kesetanan, zigzag di antara kendaraan lain tanpa sedikit pun kepekaan terhadap pengendara di sekitarnya. Klakson dibunyikan secara agresif, lampu jauh dikedipkan berlebihan, memaksa kendaraan lain minggir dari jalur cepat.
Yang ironis, pelakunya tak jarang adalah kaum hawa. Saya sendiri beberapa kali nyaris tersenggol oleh mereka. Fakta ini secara tidak langsung mematahkan anggapan universal bahwa perempuan adalah pengendara yang lebih hati-hati dan lembut. Ego yang begitu kuat membuat jalan diperlakukan sebagai arena balap pribadi. Orang lain hanyalah hambatan yang harus disiasati, tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri maupun sesama.
Mereka melaju dengan kecepatan yang tak wajar, menyelip di ruang-ruang sempit dengan lincah mencari celah. Memotong jalur tanpa memberi tanda, seolah nyawa dapat di-reload seperti dalam permainan video.
Sebagian pelanggar lalu lintas bahkan dapat disebut maestro dalam seni merasionalisasi pelanggaran. Mereka selalu punya alasan: “Cuma sebentar kok,” “Jalannya kosong,” “Orang lain juga begitu,” atau alasan klasik yang abadi, “Saya buru-buru.”
Watak Oportunis: Untung Sendiri, Rugi Bersama
Sesungguhnya, watak seseorang dapat ditakar dengan cukup akurat melalui perilakunya di jalan. Jalanan menjadi laboratorium sosial yang paling jujur—cermin dari siapa kita sebenarnya.
Fenomena di atas merupakan manifestasi dari watak oportunis yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Sebuah mentalitas yang lihai memanfaatkan setiap celah demi keuntungan pribadi, meski harus melanggar aturan. Lihatlah bagaimana pengendara langsung tancap gas ketika lampu lalu lintas padam. Sang pelanggar mungkin bukan politisi, bukan pula pejabat dengan akses pada kekuasaan atau kapital besar. Namun pola pikirnya serupa.
Apa yang kita saksikan di jalanan adalah cermin bangsa kita sendiri. Kita begitu cerdik mencari keuntungan sesaat, tetapi begitu sulit membangun kesadaran jangka panjang, padahal pada akhirnya perilaku itu merugikan diri sendiri.
Kita rela menerobos lampu merah demi menghemat 30 detik, tanpa menyadari bahwa perilaku kolektif semacam ini justru menciptakan kemacetan yang merugikan kita berjam-jam setiap hari.
Kita parkir sembarangan di bahu jalan demi kenyamanan pribadi, tanpa peduli bahwa tindakan itu mempersempit jalan dan menciptakan bottleneck yang kelak kita sendiri terjebak di dalamnya.
Mentalitas “Rugi Kalau Tidak”
Mentalitas oportunis ini diperkuat oleh semacam FOMO (fear of missing out) versi jalanan: “rugi kalau tidak ikut melanggar”. Ketika satu motor menerobos, puluhan motor lain langsung mengikuti seperti kawanan. “Dia bisa, kenapa saya tidak?” Begitulah logika yang berkembang, hingga pelanggaran berubah menjadi pembenaran kolektif.
Yang lebih memprihatinkan, kita telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk merasionalisasi pelanggaran, tetapi kesulitan menginternalisasi nilai ketertiban dan kepatuhan. Kita punya seribu satu alasan mengapa kita “terpaksa” melanggar: anak sakit (padahal hendak menghadiri pesta keluarga), ada rapat penting (padahal arisan), jalan kosong (padahal di tikungan depan terjadi kecelakaan), atau pembenaran klasik “semua orang juga begitu”—sebuah bandwagon fallacy yang jamak.
Budaya Salah Kaprah
Kita gagal memahami bahwa setiap pelanggaran kecil berkontribusi pada kerusakan sistemik yang pada akhirnya merugikan kita semua. Stres dan ketegangan di jalan raya adalah buah dari kultur “rebutan” yang kita pelihara setiap hari. Inilah yang, tanpa disadari, membentuk kondisi yang oleh Émile Durkheim disebut sebagai anomie—ketika norma dan nilai sosial melemah, batasan menjadi longgar, dan individu merasa bebas bertindak meski melanggar aturan. Bahaya? Tentu saja.
Pola pikir ini tidak berhenti di jalan raya. Ia merembes ke struktur sosial dan pemerintahan, menjadi DNA dari berbagai patologi kebangsaan. Praktik korupsi yang kita saksikan hari ini bukanlah penyimpangan, melainkan ekspresi logis dari kultur “cari untung sendiri” yang telah terinstitusionalisasi.
Kolusi antara pengusaha dan politisi, maupun antarpejabat, adalah kerja sama para “pemain” yang sepakat mengabaikan aturan demi keuntungan bersama—persis seperti dua pengemudi yang saling memberi jalan untuk memotong antrean panjang.
Ketika budaya mengabaikan hak orang lain mencapai titik ekstrem, kita menyaksikan penyerobotan hak kepemilikan—manifestasi paling brutal dari keyakinan bahwa kekuatan dan koneksi dapat membatalkan hak asasi paling mendasar.
Kekacauan di jalan raya dan korupsi di pemerintahan, pada akhirnya, hanyalah gejala dari penyakit yang sama: erosi terhadap rasa kebersamaan dan penghormatan pada aturan sebagai kontrak sosial.
Kita seolah terjebak dalam dilema budaya yang sebenarnya tidak “berbudaya”. Pertanyaannya kemudian: berapa lama lagi kita ingin terperangkap dalam kekeliruan ini? Berapa generasi lagi harus mewarisi jalanan yang kacau, mentalitas oportunis, dan ketidakmampuan membangun kesadaran kolektif? Kapan kita akan menyadari bahwa keuntungan jangka pendek dari melanggar aturan tak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang harus kita tanggung bersama?
Mungkin perubahan harus dimulai dari kesadaran paling sederhana: setiap kali kita melanggar demi keuntungan pribadi, kita sedang mencuri masa depan kita sendiri. Dan pencurian itu, pada akhirnya, akan ditagih oleh generasi yang datang setelah kita—generasi yang belum sempat kita hadapi hari ini.