Selasa, 27 Januari 2026 – 21:00 WIB
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). (Foto: Tangkapan layar/TV Parlemen).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Pemerintah tengah membangun hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total 2.603 unit rumah dalam proses pembangunan.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, proyek tersebut sudah berjalan sejak 20 Desember 2025. Ia menargetkan seluruh huntap rampung dalam masa tanggap darurat, sekitar lima bulan ke depan, dengan dukungan pendanaan hasil kolaborasi pemerintah dan CSR swasta.
“Jadi saya laporkan di sini, 20 Desember kita sudah mulai membangun huntap ya, dan mohon doanya bisa mungkin 5 bulan ini selesai di masa tanggap darurat, dengan mengombinasikan CSR dari yayasan teman-teman semua sebanyak 2.603 rumah,” tutur Ara saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Ara berharap pada Mei 2026 mendatang, seluruh huntap sudah bisa dihuni. Ia mengaku turun langsung ke lapangan sekaligus menggandeng sektor swasta agar pembangunan berjalan cepat.
“Saya datang sendiri untuk groundbreaking itu di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Sekarang juga sedang bergerak di Aceh di Tamiang dan sebentar lagi akan di Sumatera Barat,” ucap dia.
Dalam dua pekan terakhir, Ara juga telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku ketua satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Data perumahan terdampak juga sudah diserahkan sebagai dasar penanganan.
“Karena kami ini kalau sesuai dengan skema yang ada ya, relokasi terpusat satu hamparan, relokasi mandiri, dan in situ itu kalau relokasi mandiri oleh BNPB. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP, huntap itu adalah dilakukan oleh kami,” ungkapnya.
Ara menjelaskan, hasil survei lapangan menetapkan empat kriteria utama lokasi pembangunan huntap. Pertama, status lahannya harus bersih secara hukum. Kedua, secara teknis aman dari potensi banjir dan longsor.
“Ketiga juga, jangan jauh dari ekosistem kehidupan karena membangun rumah ini nanti, kalau ladangnya sama rumahnya jauh, orang enggak mau tinggal. Sekolah anak-anaknya, tempat ibadah, pasar, rumah sakit, itu jadi pertimbangan kami karena ini adalah kehidupan,” jelasnya.
Ia menegaskan fokus kementeriannya pada pembangunan huntap skala besar yang terpusat.
“Apalagi yang menjadi porsi kami adalah hunian tetap yang dalam jumlah yang besar mengelompok karena kalau yang satu, dua, tiga, lima begitu di bawah 50 itu nanti urusannya BNPB,” pungkasnya.