Jangan Cuma Mau Cuannya Aja! Pakar Sentil Meta yang Bikin Medsos Jadi ‘Toxic’

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha. (Foto: Dok CISSReC)

Langkah berani Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta Platforms di Indonesia menuai dukungan penuh dari pakar keamanan siber. Tindakan tegas ini dinilai sebagai pembuktian bahwa negara tidak boleh kalah oleh logika komersial raksasa teknologi global.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menyebut bahwa temuan Komdigi soal tingkat kepatuhan Meta yang di bawah 30 persen adalah “alarm merah” bagi keamanan nasional.

“Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat administratif. Dalam perspektif keamanan siber, angka kepatuhan yang rendah menunjukkan adanya potensi kerentanan sistemik pada tata kelola ruang digital nasional,” ujar Pratama dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Jumat (6/3/2026).

Algoritma yang Mengancam Negara 

Pratama membeberkan bahwa platform media sosial milik Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) telah beralih fungsi menjadi sarang kejahatan siber. Algoritma Meta dituding lebih memprioritaskan engagement (keterlibatan pengguna) demi keuntungan bisnis, ketimbang menyaring konten berbahaya seperti judi online (judol), phishing, hingga hoaks.

Khusus untuk judi online, Pratama mencatat para pelaku kejahatan semakin pintar menyamarkan promosi lewat tautan eksternal, kode rahasia, hingga membajak akun pengguna lain. Sayangnya, sistem moderasi Meta dinilai lamban dan kerap kebobolan.

“Algoritma merupakan infrastruktur kekuasaan informasi. Apabila negara tidak mengawasi arah kerja algoritma, maka ruang publik nasional dapat dikendalikan sepenuhnya oleh logika komersial global. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi ancaman terhadap stabilitas sosial,” tegasnya.

Apresiasi untuk Menkomdigi Meutya Hafid 

Manuver Menteri Komdigi Meutya Hafid yang menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Siber TNI, hingga Bareskrim Polri dalam sidak tersebut mendapat apresiasi khusus dari Pratama. Keterlibatan lintas institusi keamanan membuktikan bahwa kebobrokan moderasi konten Meta kini telah berstatus sebagai ancaman keamanan nasional.

Meski demikian, Pratama mengingatkan bahwa menundukkan perusahaan multinasional sekelas Meta bukanlah perkara mudah. Ada dua kendala utama: ketergantungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap produk Meta, serta lambannya birokrasi perwakilan Meta di Indonesia yang harus selalu menunggu keputusan dari kantor pusat.

“Sidak ini adalah afirmasi bahwa kedaulatan digital tidak boleh berhenti pada retorika. Ini adalah langkah rasional ketika komunikasi persuasif sudah tidak mempan,” tutup Pratama.