Koperasi Merah Putih Jadi Pusat Sembako Desa, 2.500 Bangunan Fisik Sudah Seratus Persen

Petugas memeriksa perlengkapan Koperasi Desa Merah Putih di gudang koperasi yang berlokasi di Kantor Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025). (Foto Ilustrasi: Antara/Raisan Al Farisi)

Proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus dikebut. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan, saat ini sudah ada 34.000 bangunan fisik berupa gudang dan gerai yang sedang diproses di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.500 unit di antaranya telah selesai seratus persen.

Ferry menjelaskan bahwa puluhan ribu bangunan ini merupakan bagian dari 83.000 KDKMP yang telah resmi berbadan hukum.

“Per sekarang sudah dibangun sejumlah 34.000 bangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapan di seluruh Indonesia dengan yang sudah 100 persen ada 2.500 bangunan fisik,” kata Menkop dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Mendapatkan akta koperasi di tingkat desa ternyata bukan perkara simpel. Menurut Ferry, setiap KDKMP harus melalui mekanisme musyawarah desa khusus sebelum bisa memiliki badan hukum. Proses pembentukan badan hukum ini sendiri sudah berjalan sejak Juni 2025.

“Jadi seluruh desa dan kelurahan itu ada rapat-rapat membentuk badan hukum KDKMP,” ujarnya.

Untuk urusan konstruksi, Kementerian Koperasi menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan bantuan personel TNI. Kerja sama ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 guna mempercepat penyediaan gerai dan alat kelengkapan koperasi di lapangan.

Ferry pun memasang target ambisius untuk beberapa bulan ke depan. “Insya Allah nanti secara bertahap pada Agustus dan September akan ada 10.000 lagi yang selesai, dan seterusnya dan seterusnya,” tutur Ferry.

Nantinya, KDKMP di setiap desa tidak hanya berfungsi sebagai penyalur sembako dan barang bersubsidi. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan logistik, pergudangan, lembaga keuangan mikro, hingga klinik desa dan gerai obat.

Meski fungsinya sudah dipetakan secara nasional, tiap koperasi tetap diberikan keleluasaan untuk mengembangkan bisnis sesuai kebutuhan lokal. “Tetapi di luar yang tadi saya sampaikan, bisa masing-masing KDKMP melaksanakan kegiatan bisnis atau usahanya sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari desa dan kelurahan,” tegasnya.