Hari ini kita perlu jujur mengakui bahwa masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Ketidakstabilan ekonomi makro perlahan merembes hingga ke ruang paling privat kehidupan warga: dapur dan meja makan keluarga.
Harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, daya beli yang melemah, hingga ketidakpastian lapangan pekerjaan membuat banyak masyarakat berada dalam situasi serba sulit.
Di tengah himpitan ekonomi yang kian berat, kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian masyarakat akhirnya terjerumus pada cara-cara yang keliru untuk mempertahankan hidup. Ada yang kehilangan arah, ada pula yang mengambil jalan pragmatis hingga terlibat dalam tindak kejahatan. Tentu, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Sosiolog Amerika, Robert K. Merton, telah lebih dahulu menjelaskan fenomena tersebut melalui Strain Theory.
Merton berpendapat bahwa masyarakat sering kali mendorong setiap individu untuk meraih kesuksesan ekonomi dan status sosial yang tinggi, tetapi pada saat yang sama tidak selalu menyediakan kesempatan yang setara untuk mencapainya. Ketika kesenjangan antara harapan dan kenyataan semakin lebar, sebagian orang dapat terdorong mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan kriminal.
Perilaku kriminal dapat muncul sebagai respons terhadap ketimpangan antara cita-cita yang dibangun masyarakat dan kemampuan nyata untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, kemiskinan dapat memperlebar jurang antara harapan dan kesempatan yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kriminalitas.
Namun, kita juga perlu jujur melihat akar persoalannya. Tidak sedikit dari mereka yang bertindak bukan semata karena watak kriminal, melainkan karena keterdesakan hidup di tengah sistem yang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial.
Ketika lapangan pekerjaan semakin sempit, kebutuhan hidup terus meningkat, dan harapan terasa menjauh, sebagian orang akhirnya berada pada titik ketika bertahan hidup dianggap lebih mendesak daripada memikirkan konsekuensi hukum maupun moral.
Ekonomi yang Tumbuh, tetapi Rapuh
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 dipandang pemerintah sebagai sinyal positif bahwa perekonomian nasional mulai bergerak keluar dari pola stagnasi pertumbuhan lima persen yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan struktural.
Optimisme itu menguat seiring narasi bahwa arah baru kebijakan fiskal dan belanja negara mulai menunjukkan hasil nyata terhadap pergerakan ekonomi nasional. Euforia pun muncul, seolah Indonesia telah menemukan momentum baru menuju akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi.
Namun, di balik capaian tersebut terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah pertumbuhan itu cukup sehat, berkelanjutan, dan mampu bertahan ketika efek stimulus fiskal mulai mereda?
Kekhawatiran tersebut muncul bukan semata karena skeptisisme terhadap angka pertumbuhan, melainkan karena struktur pertumbuhan itu sendiri masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Apalagi, capaian tersebut juga dipengaruhi oleh efek basis rendah (low base effect) pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 justru berasal dari lonjakan konsumsi pemerintah yang meningkat sangat signifikan. Percepatan belanja negara, pencairan tunjangan hari raya, program Makan Bergizi Gratis, hingga berbagai program prioritas nasional menjadi motor utama penggerak ekonomi.
Situasi ini menunjukkan bahwa denyut pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh ekspansi fiskal negara dibandingkan penguatan sektor produktif seperti industri manufaktur, investasi swasta, maupun ekspor bernilai tambah tinggi.
Dalam jangka pendek, strategi tersebut memang mampu menjaga konsumsi dan mendorong perputaran ekonomi. Akan tetapi, ketergantungan yang terlalu besar pada belanja pemerintah menyimpan risiko yang tidak kecil. Ketika penerimaan negara tidak tumbuh sebanding dengan laju pengeluaran, tekanan terhadap defisit anggaran dan pembiayaan utang akan semakin besar.
Pada saat yang sama, sektor swasta berpotensi menghadapi tekanan akibat terserapnya sumber daya ekonomi oleh pemerintah, mulai dari pembiayaan hingga kebutuhan bahan baku.
Kondisi tersebut turut diperparah oleh tekanan eksternal yang tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Keraguan pasar terhadap ketahanan pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada stimulus fiskal membuat sentimen terhadap perekonomian domestik menjadi lebih rentan.
Di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil, ketahanan ekonomi nasional tidak cukup hanya ditopang oleh belanja negara semata.
Persoalan yang lebih mendasar terletak pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Di lapisan bawah, banyak rumah tangga masih menghadapi tekanan biaya hidup yang semakin berat.
Kelas menengah yang selama ini menjadi penyangga konsumsi nasional mulai mengalami penurunan daya tahan ekonomi, sementara kelompok miskin semakin sulit keluar dari himpitan kebutuhan sehari-hari.
Pertumbuhan ekonomi akhirnya tampak besar dalam statistik, tetapi terasa kecil dalam kehidupan masyarakat.
Ketika Tekanan Ekonomi Berujung Kriminalitas
Ketika tekanan ekonomi terus meningkat, dampak sosialnya perlahan mulai terlihat di ruang publik. Meningkatnya kriminalitas di berbagai daerah tidak dapat dilepaskan dari memburuknya kondisi ekonomi masyarakat.
Fenomena begal, pencurian, kejahatan jalanan, hingga kasus yang belakangan ramai seperti “teror pocong” menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sedang berada dalam situasi keterdesakan. Tentu kriminalitas tidak pernah dapat dibenarkan. Namun negara juga tidak boleh menutup mata bahwa ketimpangan ekonomi dan beban hidup yang terus meningkat dapat menciptakan ruang subur bagi lahirnya tindakan kriminal.
Meminjam Social Disorganization Theory yang dikembangkan Robert J. Sampson dan W. Byron Groves, kejahatan lebih mudah tumbuh di tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi.
Ketika kondisi ekonomi memburuk, keluarga tidak lagi menjadi tempat perlindungan yang kuat, dan hubungan antarwarga semakin renggang, maka kontrol sosial di lingkungan juga ikut melemah. Akibatnya, ruang bagi berbagai bentuk kriminalitas menjadi semakin terbuka.
Jika ditarik ke realitas sehari-hari, banyak tindak kejahatan tidak lahir begitu saja dari niat jahat seseorang. Sering kali, kejahatan tumbuh dari lingkungan yang kehilangan daya tahan sosial dan ekonomi. Ketika lapangan pekerjaan sulit didapat, biaya hidup terus meningkat, dan harapan untuk memperbaiki hidup terasa semakin jauh, sebagian orang dapat terdorong mencari jalan pintas yang melanggar hukum.
Di sisi lain, kriminalitas juga semakin subur ketika institusi penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan yang lemah, hukum yang tidak ditegakkan secara adil, atau aparat yang kehilangan kepercayaan publik dapat menciptakan kesan bahwa kejahatan tidak akan memperoleh konsekuensi yang setimpal.
Dalam situasi seperti itu, pelaku kejahatan merasa memiliki ruang yang lebih luas untuk beraksi.
Karena itu, tidak cukup hanya membicarakan mengapa seseorang menjadi penjahat atau apa motif mereka melakukan kejahatan. Persoalan ini bersifat sistemik dan membutuhkan solusi yang juga sistemik.
Kebijakan Harus Berorientasi pada Rakyat
Kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Kemiskinan adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan modal ekonomi. Sering kali kita terlalu sibuk dengan program-program populis, tetapi kurang menyentuh akar persoalan.
Tanpa reformasi struktural di bidang agraria, birokrasi, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan sumber daya manusia, distribusi ekonomi, dan penegakan hukum, kemiskinan hanya akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Semangat pembenahan yang digaungkan hari ini harus mampu mengembalikan rakyat sebagai subjek yang berdaulat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Kemerdekaan yang sejati tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari kolonialisme bangsa asing, tetapi juga diwujudkan melalui keberanian melawan berbagai bentuk “penjajahan” baru yang lahir dari dalam negeri sendiri, yakni praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan sempit yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Salah mengambil kebijakan di tingkat pusat, dampaknya tidak hanya dirasakan di Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, seluruh daerah akan ikut menanggung akibatnya. Sebab, setiap keputusan yang lahir dari pusat pada akhirnya menyentuh kehidupan masyarakat di berbagai pelosok negeri.
Sebaliknya, ketika pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab persoalan rakyat, manfaatnya juga akan dirasakan secara luas. Kesejahteraan tidak hanya tumbuh di pusat-pusat kota, tetapi menjangkau desa-desa, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan.
Pada titik itulah keberhasilan Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, melainkan juga menjadi bukti di mata dunia bahwa pembangunan yang berpihak kepada rakyat mampu menghadirkan kesejahteraan dari tingkat desa hingga tingkat nasional.