Soroti Hubungan dengan Singapura, DPR: Seberapa Besar Duit yang Kembali ke Indonesia?

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti. (Foto: gerindra.id)

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai hubungan Indonesia dan Singapura saat ini memasuki babak baru di tengah perubahan ekonomi wilayah Asia Tenggara. Menurut dia, hubungan kedua negara kini tidak lagi hanya soal jual-beli dan investasi, tetapi juga penyesuaian terhadap perubahan ekonomi wilayah.

Azis mengatakan, Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang panjang. Hal ini tidak hanya karena faktor jarak yang dekat, tetapi juga karena faktor sejarah, budaya, perdagangan, serta hubungan antarmasyarakat.

“Indonesia dan Singapura itu seperti tetangga yang rumahnya sangat dekat. Hubungannya panjang, saling membutuhkan, tetapi justru karena terlalu dekat, kadang ada pasang surutnya,” kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Beda Karakter, Saling Mengisi

Menurut dia, Indonesia dan Singapura berkembang dengan karakter yang berbeda. Indonesia memiliki pasar yang besar, kekayaan alam melimpah, dan posisi wilayah yang strategis. Sementara itu, Singapura unggul di sektor jasa keuangan, perdagangan, pengiriman barang (logistik), dan jaringan dunia.

“Yang satu belajar mengelola kelimpahan, yang satu belajar mengelola keterbatasan. Dua-duanya punya kekuatan masing-masing,” ujarnya.

Meski demikian, Azis mengingatkan agar hubungan yang erat ini tidak membuat Indonesia abai. Ia mempertanyakan seberapa besar keuntungan ekonomi yang berasal dari bumi Indonesia benar-benar kembali dan memberikan manfaat bagi masyarakat kita sendiri.

Waspadai Modus Kebocoran Uang Negara

Ia menyoroti sejumlah masalah yang sering menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari perusahaan Indonesia yang mendirikan perusahaan induk (holding) di Singapura, investasi yang masuk lewat Singapura, hingga dugaan kecurangan pengalihan keuntungan untuk menghindari pajak (transfer pricing dan profit shifting), serta pemalsuan dokumen dengan menurunkan nilai laporan ekspor (under invoicing).

“Pertanyaannya sederhana, nilai yang lahir dari Indonesia itu tinggal di Indonesia atau justru berputar dulu di luar negeri? Ini yang harus dijawab dengan pengelolaan yang lebih kuat,” tegas Azis.

Menurut dia, dugaan permainan nilai ekspor barang mentah ini harus ditangani melalui jalur hukum. Jika terbukti terjadi, praktik tersebut tidak hanya mengurangi setoran pajak ke kas negara, tetapi juga memangkas keuntungan lebih yang harusnya dinikmati di dalam negeri.

Saatnya Bangsa Besar Mandiri

Karena itu, Azis mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat pengolahan bahan mentah di dalam negeri (hilirisasi), meningkatkan pengawasan ekspor, menata pengelolaan kekayaan alam, serta menutup berbagai celah kebocoran keuangan negara.

“Ini bukan bentuk permusuhan kepada siapa pun. Ini proses alami bangsa besar yang ingin berdiri lebih tegak di atas kaki sendiri,” ucap dia.

“Indonesia tidak lagi cukup hanya menjual nikel, tetapi harus menjual baterai. Tidak cukup hanya menjual minyak sawit mentah (CPO), tetapi harus menjual produk turunannya. Kita tidak boleh hanya menjadi tempat pabrik, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan,” tutup Azis.