DPR Harap Kenaikan Pertamax Jangan Sampai Diikuti Tarif Listrik dan Gas Melon

Petugas PLN ketika memastikan kesiapan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Blangpidie-Tapak Tuan sebelum diberikan tegangan listrik secara perdana.(Foto: PLN)

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan kenaikan harga BBM nonsubsidi jangan sampai jadi pintu masuk tingginya tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Dia menyampaikan, pemerintah dinilai memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga.

“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau,” ujar Ateng, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Ateng menjelaskan, tekanan eksternal berupa kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah meningkatkan biaya pembangkitan listrik sekaligus impor LPG yang masih menjadi tulang punggung kebutuhan rumah tangga nasional.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi beban kompensasi energi yang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga.

“Deviasi ini otomatis meningkatkan biaya energi nasional. PLN harus membeli energi primer dengan harga yang lebih mahal, sementara impor LPG juga menjadi jauh lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan dolar AS,” katanya.

Meski demikian, dia menilai masyarakat tidak perlu langsung mengasumsikan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi akan diikuti kenaikan Pertalite. Menurutnya, pemerintah masih memiliki instrumen untuk menjaga harga BBM subsidi selama distribusi dapat dikendalikan dengan baik.

“Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut tidak otomatis Pertalite ikut naik. Pemerintah masih memiliki instrumen untuk mempertahankan harga BBM subsidi apabila pengelolaan distribusi dan fiskalnya dilakukan secara disiplin,” tutur dia.

Dia pun mengingatkan ancaman yang lebih mendesak justru datang dari potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga yang semakin lebar. Jika migrasi konsumsi berlangsung masif, kuota BBM subsidi berpotensi lebih cepat terserap dan memperbesar tekanan terhadap APBN.

“Jika tidak diantisipasi, akan terjadi migrasi konsumsi secara masif dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Inilah yang berpotensi membebani APBN dan mengganggu ketahanan pasokan Pertalite,” tegasnya.