Mahasiswa Kepung Medan Merdeka Selatan, Minta Perwakilan Istana Turun Dengar Tuntutan

Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah fakultas Universitas Bung Karno (UBK) tertahan oleh barikade dari anggota kepolisian di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Gedung BSI Tower, Senin (15/6/2026).(Foto: inilah.com/Harris Muda)

Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno (UBK), Kurnia Arya Satya, meminta perwakilan Istana Negara turun langsung menemui massa aksi yang menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026) petang.

Arya menjelaskan, sejak awal pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait rencana aksi yang akan digelar di kawasan Istana Negara.

Namun, rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya kunjungan kenegaraan Presiden Federal Jerman ke Indonesia.

“Sebetulnya kami sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, kami akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara. Memang kalau untuk di aksi Istana Negara hari ini ada kendala karena kedatangan kenegaraan dari negara Jerman, Presiden Federal Jerman itu melakukan kunjungan,” kata Arya kepada awak media di lokasi aksi.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat aparat kepolisian membatasi pergerakan massa menuju Istana. Meski demikian, mahasiswa tetap meminta pemerintah mendengarkan berbagai tuntutan yang mereka bawa dalam aksi tersebut.

“Nah, makanya dari pihak kepolisian membatasi kami untuk bagaimana menyampaikan aksi di Istana Negara. Tetapi kami meminta untuk bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk mendengarkan segala bentuk aspirasi-aspirasi kami,” ujarnya.

Arya menegaskan massa tidak memiliki batas waktu tertentu dalam menggelar aksi. Mereka akan tetap bertahan hingga ada perwakilan pemerintah yang bersedia menemui dan mendengarkan tuntutan mahasiswa.

“Sampai mereka menemui kami. Sampai mereka menemui kami untuk mendengar aspirasi kami,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya sempat mendapat informasi melalui kepolisian jika akan ada perwakilan Istana yang dipanggil untuk menemui massa aksi. Namun hingga petang hari, belum ada kepastian maupun respons yang diterima mahasiswa.

“Kalau untuk pihak dari Istana Negara, tadi kami sudah sempat komunikasi melalui pihak kepolisian, bahwasanya pihak kepolisian akan memanggil perwakilan dari Istana,” katanya.

“Nah, namun sampai per detik ini, pihak Istana ataupun pihak kepolisian tidak ada jawaban. Nah, kami meminta untuk bagaimana perwakilan Istana menemui kami untuk mendengar apa yang menjadi tuntutan kami,” tuturnya menambahkan.

Asal tahu saja, dalam aksinya, mahasiswa akan membawa enam tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, mendesak pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kedua, mendesak peninjauan kembali Undang-undang (UU) Kepolisian RI. Ketiga, menghentikan militerisme dan menegakkan supremasi sipil.

Keempat, mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.

Kelima, menuntut pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.