Pengamat Sebut ‘Gestur Politik’ Prabowo Tak Tunjukkan Keinginan Melanjutkan Proyek IKN

Penampakan emak-emak yang berwisata di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). (Foto : Instagram@ikn_id)

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyoroti permintaan tambahan anggaran Rp2,8 triliun yang diajukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

Wija, sapaan akrab Wijayanto Samirin, menilai, permintaan tambahan anggaran itu perlu dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa selaku pengampu anggaran.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menunjukkan komitmen untuk melanjutkan pemindahan ibu kota negara ke IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Wija, arah kebijakan pemerintah dapat dilihat dari bahasa tubuh atau gestur politik Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, bisa dicermati dari alokasi anggaran IKN yang tak masuk skala prioritas.

Kondisi tersebut kata dia merupakan sinyal bahwa pemerintah perlu menyiapkan skenario alternatif, terkait pemanfaatan kawasan IKN.

“Saya melihat pemerintahan Presiden Prabowo tidak berencana melanjutkan pemindahan ibu kota. Ini terlihat dari gestur politik maupun alokasi anggaran. Jadi, perlu disusun Plan B untuk memanfaatkan IKN bukan sebagai ibu kota,” ujar Wijayanto kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (22/7/2026).

Dia menjelaskan, sebelum pemerintah menyetujui tambahan anggaran Rp2,8 triliun, perlu dipastikan tujuannya. Jika hanya untuk menjaga aset negara yang telah dibangun, usulan tersebut dinilai masih dapat diterima. Agar aset tidak terbengkalai.

“Jika dana yang diminta untuk pemeliharaan, rasanya patut diberikan, jangan sampai aset negara rusak. Tetapi jika dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas baru, tentunya ini perlu disesuaikan dengan rencana sesungguhnya dari pemerintahan Prabowo,” terangnya.

HUT ke-81 RI Dipusatkan di Jakarta Bukan IKN

Analisis Wijayanto Samirin yang menyebut gestur politik Prabowo terhadap IKN, tak ada istimewanya bisa jadi benar. Tahun ini, peringatan HUT ke-81 RI dipusatkan di Jakarta.

Beda dengan Jokowi yang begitu ‘memanjakan’ IKN. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI itu bahkan menggelar rapat kabinet dan peringatan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

Dan Jokowi memimpin langsung upacara peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN. Hadir sejumlah menteri dalam acara itu. Termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang kini menjabat Kepala OIKN. Tapi itu kini menjadi kenangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, lokasi pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan pada tahun ini akan digelar di Jakarta. “Sementara masih di Jakarta,” kata Mensesneg Prasetyo, dikutip Kamis (22/7/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah kini tengah mematangkan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI. Berbagai rapat koordinasi telah dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan lancar.

Selain memastikan lokasi pelaksanaan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah pembaruan dalam penyelenggaraan HUT ke-81 RI. Salah satunya adalah penetapan logo resmi yang melibatkan partisipasi masyarakat.

“Saya kira prosesnya tahun ini ada perbedaan sedikit karena dalam penentuannya kita melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi publik untuk bersama-sama memilih mana logo yang nantinya akan secara resmi kita pakai,” jelasnya.

Tambah Anggaran untuk Bangun IKN Tahap 3

Pada 18 Juni lalu, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran Rp2,86 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk pembangunan IKN tahap 3.

“Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran tahap 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2026).

Mantan Menteri PUPR yang dikenal loyalis Jokowi itu menjelaskan, tambahan anggaran akan dipakai untuk pengelolaan aset yang telah terbangun hingga pembelian lahan. Usulan itu diklaim telah disetujui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Dari Menteri Sekretaris Negara sudah oke, sekarang kami datang ke Menteri Keuangan,” sebut Basuki.

Pagu anggaran Otorita IKN pada 2026 sebesar Rp5,47 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar dan belanja modal Rp4,3 triliun.

Sampai 30 Juni 2026, realisasinya mencapai Rp4,38 triliun atau setara 80,2 persen dengan memperhitungkan seluruh pekerjaan yang telah dikontrakkan.