Jaga Defisit APBN, Purbaya Dukung Penguatan Badan Karantina Secara Bertahap

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa disambangi Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, serta jajarannya. Keduanya membahas penguatan sinergi antara Kemenkeu dan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Keduanya sepakat untuk mendukung biosekuriti nasional, meningkatkan kualitas layanan ekspor-impor, serta memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui integrasi sistem dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat mendukung penguatan kapasitas Barantin, mengingat perannya strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional. Serta mendukung kelancaran perdagangan.

Namun, dia menekankan setiap penguatan program perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal pemerintah dan skala prioritas pembangunan.

“Anggaran kita saat ini masih defisit, sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas,” ujar Purbaya saat menerima Karding di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/6/2026).

Karding menyampaikan berbagai program prioritas yang tengah dikembangkan. Misalnya, penguatan sistem biosekuriti nasional, percepatan integrasi layanan karantina dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE).

Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan sarana prasarana, laboratorium, dan digitalisasi layanan karantina. Dalam arahannya, Purbaya menilai penguatan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke luar negeri perlu menjadi prioritas awal dalam memperkuat sistem biosekuriti nasional.

Dia bilang, pendekatan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kemenkeu juga mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pemindaian (scanner) secara terpadu antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Barantin.

Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus mendorong efisiensi investasi pemerintah.

“Kita ingin investasi pemerintah dilakukan secara tepat sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran,” ucap Purbaya.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya mengarahkan Barantin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) memperkuat koordinasi teknis guna memastikan kesiapan sistem, prosedur operasional, dan mekanisme pertukaran data sebelum integrasi layanan dilaksanakan secara menyeluruh.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.