Indonesia selama ini terjebak dalam paradoks besar. Predikat sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ternyata belum sebanding dengan penguasaan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang tergolong masih mini.
Menjawab persoalan mendasar tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong konsolidasi masif seluruh lembaga keuangan syariah di Tanah Air melalui pembentukan Danantara Syariah Nusantara (DSN). Langkah ini diyakini mampu menjadi magnet sekaligus pusat gravitasi baru bagi kekuatan ekonomi syariah nasional.
Ketua LPS Anggito Abimanyu menegaskan bahwa hadirnya DSN dirancang untuk mengejar tiga misi utama yang selama ini belum tergarap optimal.
“Tujuannya ada tiga: pertama membangun industri keuangan syariah lebih kuat, yang kedua mendorong pembiayaan UMKM, industri halal dan pembangunan nasional, dan yang ketiga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama keuangan syariah dunia,” ujar Anggito dalam gelaran Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).
Sindir Paradoks Keuangan Syariah dan Dana Haji Rp185 Triliun
Dalam paparannya, Anggito buka-bukaan mengenai timpangnya kondisi riil lapangan. Dari total pangsa pasar perbankan nasional, porsi perbankan syariah di Indonesia baru menyentuh angka 7 persen, sementara sektor keuangan syariah secara keseluruhan baru berkisar di angka 11,2 persen.
Sektor lain pun setali tiga uang. Anggito menyoroti akumulasi dana haji nasional yang sudah menembus Rp185 triliun, tetapi nilai manfaatnya belum terkelola secara optimal untuk kepentingan domestik. Bahkan, sebagian dari potensi besar itu justru dinikmati oleh negara tetangga.
“Indonesia adalah pangsa pasar produk halal terbesar, tapi kita masih menjadi pengimpor. Bahkan sertifikasi halal baru sekitar 30 persen,” ungkapnya.
Kondisi “kaya potensi tapi minim eksekusi” inilah yang menurutnya harus segera dirombak total melalui pembenahan struktur keuangan syariah dari hulu ke hilir.
“Solusinya yaitu apa yang kami sebut sebagai konsolidasi lembaga keuangan syariah. Kesimpulannya satu, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, sudah saatnya kita naik kelas. Bukan hanya menjadi pasar, tapi menjadi pusat keuangan syariah dunia,” tegas mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut.
Tiga Pijakan Utama Menuju Pusat Syariah Dunia
Guna merealisasikan agenda konsolidasi besar-besaran ini, Anggito membeberkan tiga tahapan strategis yang wajib ditempuh pemerintah bersama pemangku kepentingan:
- Payung Hukum: Menyiapkan landasan hukum yang kokoh bagi pembentukan DSN atau entitas wadah konsolidasi syariah tersebut.
- Konsolidasi Bertahap: Mengeksekusi proses penggabungan dan penyelarasan lembaga keuangan syariah secara konsisten dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun.
- Internasionalisasi: Mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat ekosistem syariah global yang memperhitungkan kekuatan pasar dalam negeri.
Gayung Bersambut dari MUI demi Angkat Ekonomi Umat
Gagasan konsolidasi ini sejatinya menguat sejak pembukaan KUII VIII. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M. Anwar Iskandar sebelumnya juga melemparkan usulan serupa terkait pentingnya melahirkan institusi khusus bernama Danantara Syariah Indonesia.
Kiai Anwar menilai, meskipun pemerintah belakangan menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariat, penerapannya di lapangan kerap terbentur koordinasi yang parsial dan kurang terintegrasi.
“Kongres ini kami juga berkeinginan sekali agar kepedulian pemerintah terhadap pentingnya ekonomi syariah sebagai negara yang mayoritas muslim dapat terealisasi. Sebab, pelaksanaan dari ekonomi syariah ini jujur belum seperti yang kita harapkan,” kata Kiai Anwar, Jumat (24/7/2026).
MUI berharap wadah terpadu seperti Danantara Syariah dapat menjadi motor penggerak utama yang mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi keumatan agar memiliki daya tawar tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
“Bahkan ada konsep dari kami untuk lahirnya sebuah Danantara Syariah Indonesia. Mohon dukungan dari semua pihak, terutama dari sisi regulasi dan hukum, agar mampu mengoptimalkan ekonomi syariah terkoordinir dengan sebaik-baiknya demi mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat,” tandasnya.