Jika infrastruktur terpelihara dengan baik, negara tidak perlu terus-menerus mengeluarkan biaya besar untuk membangun ulang aset yang rusak.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tidak hanya menghadapi pekerjaan membangun infrastruktur baru. Di tengah kesibukan membenahi internal Kementerian PU, Dody juga mendorong perubahan cara kerja agar setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Komitmen itu salah satunya diterjemahkan melalui strategi PU608, dengan target menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6. Bagi Kementerian PU, angka tersebut menjadi salah satu ukuran penting untuk memastikan investasi infrastruktur semakin efisien dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.
Sederhananya, pembangunan tidak cukup dinilai dari berapa banyak jalan, bendungan atau jaringan irigasi yang selesai.
Ukurannya adalah seberapa jauh infrastruktur tersebut mampu menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, membuka akses wilayah dan mendorong aktivitas ekonomi.
Infrastruktur Berbasis Dampak
Staf Khusus Menteri PU Bidang Hukum, Jemmy Setiawan, mengatakan Dody menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen penggerak ekonomi, bukan sekadar proyek fisik.
“Menteri PU membawa komitmen tanpa kompromi. Infrastruktur bukan sekadar bangunan fisik, beton, atau aspal. Infrastruktur adalah instrumen untuk menggerakkan perekonomian, memperlancar distribusi barang, memperkuat ketahanan pangan, menyediakan air bagi masyarakat, membuka akses wilayah, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar,” ujar Jemmy kepada inilah.com di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Karena itu, Kementerian PU menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur presisi dampak program infrastruktur.
Langkah ini penting agar keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran dan penyelesaian fisik, tetapi dapat dikaitkan dengan produktivitas ekonomi yang dihasilkan.
Targetnya jelas, semakin efisien investasi infrastruktur, semakin besar manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari anggaran negara.
Kinerja Kementerian PU pada 2025 menjadi salah satu pijakan. Dari pagu akhir Rp112,13 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp106,78 triliun atau 95,23 persen. Realisasi fisiknya juga mencapai 95,17 persen.
Di sektor ketahanan pangan dan air, pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi menjangkau 589.605,8 hektare. Sementara melalui Program Inpres Jalan Daerah, penanganan jalan mencapai 1.151 kilometer di 37 provinsi.
Dua sektor tersebut memiliki hubungan langsung dengan ekonomi rakyat.
Irigasi menentukan produktivitas lahan dan kepastian produksi pangan, sedangkan jalan menentukan seberapa cepat dan murah hasil produksi sampai ke pasar.
Menyambungkan Investasi
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh infrastruktur bekerja sebagai satu sistem.
Puluhan bendungan memang telah dibangun, tetapi sebagian masih membutuhkan jaringan irigasi agar air benar-benar sampai ke lahan pertanian.
Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut. Bendungan dengan kapasitas tampungan 17,86 juta meter kubik itu dirancang mendukung Daerah Irigasi Tanju seluas 2.242 hektare.
Namun, manfaat bendungan tidak akan maksimal apabila air belum dapat dialirkan sepenuhnya ke lahan pertanian. Saluran irigasi sepanjang 24 kilometer di sisi kanan dan 24 kilometer di sisi kiri masih harus dituntaskan.
Saat meninjau Bendungan Tanju pada September 2025, Dody menegaskan pekerjaan pemerintah tidak boleh berhenti pada selesainya bangunan bendungan.
“Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah,” kata Dody.
Pernyataan tersebut menjadi penting dalam melihat arah baru pembangunan infrastruktur. Negara telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun tampungan air, sehingga manfaat ekonominya harus dipastikan sampai kepada petani.
Persoalan serupa juga terlihat di Bendungan Jlantah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bendungan berkapasitas 11,82 juta meter kubik itu memiliki potensi mengairi 1.494 hektare lahan, tetapi baru 806 hektare yang telah berfungsi sebagai daerah irigasi.
Kementerian PU merencanakan pembangunan saluran primer sepanjang 6,69 kilometer dan saluran sekunder 34,34 kilometer untuk membuka potensi layanan yang belum termanfaatkan.
Dengan demikian, tantangan Kementerian PU bukan hanya memperbanyak proyek, tetapi menyambungkan setiap investasi agar menghasilkan manfaat ekonomi secara utuh.
Dari Bendungan ke Sawah
Paradigma tersebut juga menjadi penting dalam mengejar swasembada pangan. Infrastruktur air baru menghasilkan nilai ekonomi ketika air tersedia pada waktu dan tempat yang dibutuhkan petani.
Pada 2025, Kementerian PU mencatat pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 70 kilometer untuk melayani 13.000 hektare lahan dan rehabilitasi jaringan sepanjang 1.353 kilometer yang melayani sekitar 203.000 hektare.
Total pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi disebut mencapai 589.605,8 hektare, dengan target meningkat menjadi 750.000 hektare pada 2026.
Jika sistem bendungan dan jaringan irigasi terhubung, 53 bendungan yang selesai pada periode 2015-2024 ditargetkan dapat memasok air bagi sekitar 310.170 hektare lahan pertanian.
Luas tanam diproyeksikan meningkat dari 502.403 hektare menjadi 798.263 hektare, sedangkan produksi dari sekitar 3,12 juta ton menjadi 4,79 juta ton per tahun.
Kementerian PU juga kini mengelola 240 bendungan dengan total volume tampungan sekitar 7,89 miliar meter kubik. Namun, besarnya kapasitas tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru: bendungan tidak cukup hanya dibangun, tetapi harus dikelola agar air tersedia secara efektif sesuai kebutuhan.
Per 26 Juli 2026, sebanyak 121 bendungan memiliki durasi layanan di bawah rata-rata, sementara 119 lainnya berada di atas rata-rata. Secara nasional, rata-rata durasi layanan mencapai sekitar 44,23 hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan air tidak seragam di setiap wilayah. Jawa Barat, misalnya, memiliki durasi layanan sekitar 183,10 hari, jauh di atas NTB 24,13 hari, Aceh 29,34 hari, Jawa Timur 30,56 hari, Bali 37,53 hari, dan Jawa Tengah 42,25 hari.
Perbedaan itu menegaskan tantangan Kementerian PU berikutnya bukan sekadar menambah jumlah bendungan, melainkan mengelola setiap tetes air secara presisi.
Bendungan harus mampu menjawab kebutuhan wilayah, terutama ketika kekeringan mengancam dan air menjadi penentu keberlanjutan produksi pangan.
Di sinilah efisiensi pembangunan menemukan ukuran yang lebih konkret: berapa besar produksi yang lahir dari infrastruktur yang dibangun.
Logika yang sama diterapkan pada pembangunan konektivitas.
Kementerian PU melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena untuk membuka keterisolasian wilayah pegunungan, memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan.
Salah satu proyek yang dikerjakan adalah Segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 kilometer yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Pegunungan.
Menteri Dody menempatkan jalan dan jembatan sebagai fondasi untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kota, pulau, hingga daerah tertinggal di seluruh Indonesia kami lakukan untuk membuka akses bagi investasi, mendukung kawasan industri, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas,” kata Menteri Dody dalam keterangan yang diterima, Minggu (2/8/2026).
Ruas Mamberamo-Elelim tidak hanya ditujukan untuk memperlancar mobilitas.
Jalan tersebut diproyeksikan menekan biaya angkut dan harga kebutuhan pokok di Papua Pegunungan, sekaligus mempermudah akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan pemerintahan.
“Dengan konektivitas yang semakin baik, biaya angkut barang diproyeksikan turun sehingga harga kebutuhan sehari-hari yang selama ini relatif tinggi akibat keterbatasan akses transportasi dapat menjadi lebih terjangkau,” sambungnya.
Proyek tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui mekanisme pembayaran berbasis layanan atau Availability Payment (AP).
Hingga pertengahan Juli 2026, progres fisiknya mencapai 51,59 persen. Pekerjaan mencakup badan dan perkerasan jalan, drainase, jembatan, pekerjaan tanah, pengamanan lereng, perlengkapan jalan hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
Mengukur Uang Rakyat
Kinerja Kementerian PU juga terlihat dari realisasi pembangunan 2025. Dari pagu akhir Rp112,13 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp106,78 triliun atau 95,23 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 95,17 persen.
Memasuki 2026, hingga 31 Mei progres fisik tercatat 35,71 persen, lebih tinggi daripada realisasi keuangan sebesar 31,39 persen.
Namun, tantangan Dody bukan sekadar mempertahankan kecepatan pembangunan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aset yang dibangun mampu menciptakan produktivitas baru.
Jalan Trans Papua harus berujung pada turunnya biaya logistik dan terbukanya pusat-pusat ekonomi. Bendungan harus berujung pada meningkatnya luas tanam dan produksi pangan. Infrastruktur air harus mampu menghadapi kemarau, sementara aset yang telah dibangun harus dirawat agar tidak cepat kehilangan manfaat.
Karena itu, upaya menekan ICOR menjadi lebih dari sekadar target angka. Ia merupakan cara menguji apakah uang rakyat yang dibelanjakan untuk infrastruktur benar-benar kembali dalam bentuk produktivitas, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi.
Jika ukuran itu tercapai, pembangunan infrastruktur tidak lagi sekadar meninggalkan beton, aspal dan bendungan, tetapi meninggalkan kapasitas ekonomi baru bagi masyarakat.
Kementerian PU juga menargetkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 2026 mencapai 750.000 hektare, meningkat dibandingkan capaian 2025.
Agenda itu sejalan dengan prioritas pemerintah memperkuat swasembada pangan. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan bendungan, jaringan irigasi, jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Di sinilah target ICOR di bawah 6 memperoleh makna yang lebih luas. Efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran, melainkan memastikan investasi negara menghasilkan output ekonomi yang lebih besar.
Jika air sampai ke sawah, produksi pertanian meningkat. Jika jalan tersambung ke sentra produksi, biaya distribusi dapat ditekan. Jika infrastruktur terpelihara dengan baik, negara tidak perlu terus-menerus mengeluarkan biaya besar untuk membangun ulang aset yang rusak.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan Dody di Kementerian PU tidak semata diukur dari jumlah proyek yang selesai, tetapi dari kemampuan mengubah anggaran publik menjadi produktivitas, konektivitas, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.
Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur akan menemukan ukuran keberhasilannya bukan ketika pita peresmian dipotong, melainkan ketika masyarakat mulai merasakan manfaatnya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.