Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) membangun sinergi untuk memperluas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Ketua Umum SP2MI Amirudin di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Gus Ipul mengatakan persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data resmi yang disampaikannya, jumlah ATS mencapai lebih dari 4 juta orang. Ia menilai angka tersebut berpotensi lebih besar karena fenomena anak tidak sekolah seperti gunung es.
“Kita menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya, saya kira selalu data kita fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali,” kata Gus Ipul.
Kemensos Siapkan Tempat PKBM
Dalam kerja sama tersebut, Kemensos akan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan PKBM dengan memanfaatkan gedung Sekolah Rakyat rintisan yang berada di sejumlah Sentra Kemensos.
Gedung tersebut saat ini tidak lagi digunakan setelah para siswa Sekolah Rakyat rintisan dipindahkan ke Sekolah Rakyat permanen. Fasilitas yang tersedia kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat yang berada di luar sistem pendidikan formal.
Sementara itu, SP2MI akan menyiapkan tenaga pengajar untuk mendidik penerima manfaat. Organisasi tersebut memiliki anggota dari berbagai daerah yang selama ini bergerak dalam pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
“(Penyediaan) tenaga pengajar, itu yang kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, pengalaman SP2MI dalam menjalankan pendidikan kesetaraan menjadi modal penting untuk menjangkau anak-anak dan remaja yang tidak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal.
Anak Putus Sekolah Bisa Disetarakan
Gus Ipul juga mendorong agar program pendidikan kesetaraan tersebut dapat terhubung dengan program Sekolah Rakyat.
Anak atau remaja yang sebelumnya tidak sekolah maupun putus sekolah dapat mengikuti proses penyetaraan pendidikan di PKBM terlebih dahulu. Setelah memenuhi ketentuan jenjang pendidikan, mereka dapat melanjutkan pendidikan formal sesuai kebutuhannya.
Skema tersebut dinilai penting karena persoalan ATS tidak hanya dialami anak usia sekolah. Ada pula masyarakat yang sudah berusia lebih dewasa tetapi belum memperoleh pendidikan formal atau tidak memiliki ijazah.
“Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM,” jelas Gus Ipul.
Ia berharap proses penyetaraan tersebut dapat dilakukan secara cepat sehingga semakin banyak masyarakat yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan dapat memperoleh kesempatan belajar.
“Ini dalam rangka percepatan supaya yang tidak sekolah bisa sekolah, yang buta huruf bisa membaca, yang tidak punya ijazah punya ijazah, supaya mereka bisa bekerja,” katanya.
SP2MI Siapkan Tenaga Pengajar
Ketua Umum SP2MI Amirudin menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia mengatakan SP2MI akan menindaklanjuti kerja sama dengan menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi tenaga pengajar.
Selain menyediakan tenaga pengajar, SP2MI juga akan memberikan pelatihan kepada SDM yang nantinya ditempatkan di Sentra Kemensos.
“Kita akan tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kita coba minta kontak personnya, supaya ini segera direalisasikan,” kata Amirudin.
Pertemuan antara Kemensos dan SP2MI tersebut merupakan tindak lanjut Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 yang digelar di TMII, Jakarta Timur, pada 25 Juni 2026 dan turut dihadiri Gus Ipul.
Melalui kolaborasi ini, Kemensos dan SP2MI menargetkan layanan pendidikan kesetaraan dapat menjangkau lebih banyak anak dan remaja yang belum memperoleh kesempatan belajar. Program tersebut sekaligus diarahkan untuk membuka akses terhadap ijazah dan keterampilan yang dapat mendukung penerima manfaat memasuki dunia kerja.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.