Marak Pegawai DJP Kena Kasus Korupsi, Purbaya Sebut Masih Banyak yang Bersih

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait 2 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlibat dalam permainan pajak PT Toba Pulp Lestari (TPL/INRU) Tbk. Dalam kasus ini negara dirugikan Rp2 triliun.

Dia mengatakan, kedua pegawai DJP yang telah berstatus tersangka dalam perkara pajak PT TPL itu, merupakan oknum. Tidak bisa dianggap mewakili DJP secara institusi. Karena masih banyak pegawai pajak yang bersih.

“Ya kita ikuti deh. Kita ikuti prosesnya sesuai dengan hukum yang ada. Tapi pada saat yang bersamaan kita ingatkan juga bahwa itu sifatnya enggak semua orang pajak seperti itu. Itu oknum ya,” ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Sabtu (15/8/2026).

Meskipun begitu, bendahara negara itu mengaku memang institusi tersebut tak bisa bersih 100 persen. Namun, dia mengklaim bahwa kinerja DJP sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Jadi pajaknya tetap yang kalau kita lihat kan kinerja pajak sudah membaik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang itu kan pasti ada terus. Dan saya pikir sih sebagian besar orang pajak kita tetap profesional,” tegas dia.

Purbaya mengatakan penerimaan pajak per Agustus 2026 telah tumbuh 30 persen. Dengan begitu dia optimistis memiliki modal besar untuk memperbaiki rasio perpajakan secara signifikan.

“Itu yang akan kita jaga terus ke depan supaya pengumpulan pajak kita semakin baik terus ke depan. Sekarang kan saya bilang tadi pertumbuhan pajak kita dibanding tahun lalu sudah 30 persen. Itu suatu kinerja yang sangat bagus,” jelas dia.

Dalam RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Pendapatan Negara menembus Rp3.426 triliun, melesat dibanding target tahun ini di angka Rp3.153,6 triliun.

Pembiayaan anggaran atau defisit tahun 2027 dipatok sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menyusut dibanding defisit APBN 2026 yang berada di level 2,68 persen (Rp689,1 triliun).

Dengan penataan fiskal tersebut, pemerintah berani mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada di level 6,0 persen, naik melompati target APBN 2026 yang berada di angka 5,4 persen.

Kasus Pajak Seret Bos KPP Kalsel

Sah-sah saja, Purbaya menyebut 2 tersangka kasus penyelewengan pajak TPL adalah oknum. Masalahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak kasus pajak di daerah.

Dan, KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, atau Kanwil Pajak Surakarta dan di sejumlah titik di Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang, sepanjang 11-12 Agustus 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, penggeledahan Kanwil Pajak Surakarta dan beberapa lokasi di 4 daerah (Klaten, Jombang, Surabaya dan Malang), dilakukan penyidik KPK yang menjerat eks Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mulyono Purwo Wijoyo (MYL).

Saat penggeledahan di Malang Jatim, ditemukan logam mulia (LM) emas seberat 1,3 kilogram (kg), serta uang tunai Rp100 juta. Temuan itu diduga terkait pengajuan restitusi pajak yang menyeret MYL.

Saat ini, Budi mengatakan, sedang ditelusuri siapa pemilik emas dan uang ratusan juta itu. Penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 10 saksi, terdiri dari 4 pegawai DJP dan 6 pihak swasta.