Pemda DKI Berencana Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Kata Purbaya

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan merespons manuver sejumlah pemerintah daerah yang berniat menerbitkan surat utang atau obligasi daerah (municipal bonds). Salah satu daerah yang disebut paling gencar mengkaji opsi ini adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Alih-alih memberi lampu hijau, Purbaya justru menilai langkah DKI Jakarta menerbitkan obligasi kurang beralasan. Pasalnya, kondisi kas keuangan daerah ibu kota saat ini dinilai masih sangat tebal.

“Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mau ngeluarin. Tapi Jakarta gak perlu juga ngeluarin bond, uangnya kebanyakan,” ujar Purbaya dengan nada santai dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Belajar dari Bencana Ekonomi Brasil dan Argentina

Purbaya mewanti-wanti seluruh pemda agar tidak gegabah mengambil keputusan finansial jangka panjang. Ia mengingatkan bahaya laten dari obligasi daerah jika tidak dikelola dengan perhitungan matang.

Tak main-main, Purbaya menyoroti rekam jejak kelam sejumlah negara berkembang yang ekonominya runtuh akibat fenomena gagal bayar (default) pada utang pemerintah daerah.

“Jadi kita harus hati-hati dalam policy membolehkan daerah. Kalau gak hati-hati kita seperti Brasil atau Argentina waktu itu. Ketika daerahnya gak bisa bayar, akhirnya yang bayar pusat juga. Guncang semua perekonomiannya,” tegasnya.

Sodorkan Opsi Pinjaman Lewat PT SMI

Bagi pemda yang memang memerlukan suntikan modal segar untuk menggenjot proyek infrastruktur, Purbaya menawarkan skema pembiayaan yang jauh lebih aman dan terukur ketimbang menerbitkan obligasi, yakni memanfaatkan fasilitasi dari BUMN pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

“Untuk memberi jalan keluar kepada daerah yang ingin membangun infrastruktur betul, kami menyediakan dana lewat PT SMI. Jadi daerah bisa pinjam ke PT SMI selama berapa tahun, nanti bayar untuk bangun infrastruktur yang betul ya,” jelas Purbaya.

Guna menekan risiko penunggakan, pemerintah pusat juga telah menyiapkan mekanisme pengembalian yang sistematis. Pemotongan pinjaman akan dilakukan secara berkala dari alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Dengan skema intervensi ini, Purbaya optimistis anggaran belanja daerah betul-betul terserap untuk proyek produktif yang memberi dampak riil bagi masyarakat bawah, bukan menguap dalam bentuk program yang tak jelas hasilnya.

“Nanti bayarannya dipotong dari sebagian transfer ke pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah uang ke daerah disalurkan, tapi betul-betul jadi barangnya,” pungkasnya.