Aksi Massa Antikorupsi Guncang Manila, Bendera One Piece Berkibar di Tengah Ricuh

Demo antikorupsi yang diikuti oleh puluhan ribu warga Manila, Filipina, berlangsung ricuh pada Minggu (21/9/2025). (Foto: Inquirer/Marianne Bermudez)

Situasi di ibu kota Filipina, Manila, memanas pada Minggu (21/9/2025) setelah puluhan ribu warga turun ke jalan. Aksi unjuk rasa besar-besaran ini digelar untuk menuntut pengusutan tuntas kasus korupsi proyek pengendali banjir fiktif yang merugikan negara miliaran dolar. Aksi yang awalnya damai tersebut berujung ricuh ketika massa mencoba merangsek menuju Istana Malacanang.

Menurut laporan dari Inquirer, kerusuhan meletus di Jembatan Mendiola, yang menjadi jalur utama menuju istana presiden. Para demonstran, yang sebagian besar mengenakan pakaian dan topeng hitam, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Mereka melemparkan batu dan puing-puing, yang dibalas dengan tembakan.

Di tengah kepulan asap tebal dari sebuah mobil trailer yang terbakar di atas jembatan, terlihat pemandangan yang tak biasa. Selain bendera nasional Filipina, ada pula bendera Jolly Roger dari anime dan manga populer One Piece yang berkibar. Bendera yang menjadi simbol perlawanan dan kebebasan dalam cerita tersebut seolah-olah menyuarakan semangat para demonstran.

Suasana mencekam dengan bau bensin dan api yang bercampur dengan teriakan serta sirene. Polisi berupaya mengendalikan situasi dan berhasil menangkap sekitar 10 perusuh. Beberapa petugas juga dilaporkan mengalami luka-luka. Anehnya, ada pula remaja di bawah umur yang ikut dalam barisan perusuh ini, dengan wajah yang tertutup topeng.

Skandal proyek infrastruktur ‘hantu’ ini telah memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan Juli lalu. Proyek fiktif ini disinyalir telah menggerogoti kas negara hingga 118,5 miliar peso (sekitar US$2 miliar). Beberapa pihak, termasuk organisasi lingkungan Greenpeace, memperkirakan kerugian sebenarnya bisa mencapai US$18 miliar.

Kasus ini juga menyeret nama-nama besar di ranah politik Filipina. Ketua DPR, Martin Romualdez, yang merupakan sepupu Presiden Marcos, terpaksa mundur dari jabatannya setelah penyelidikan resmi dimulai. Bahkan, salah satu pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum serta Jalan Raya (DPWH) terlibat dalam praktik suap.

Presiden Marcos Jr. sendiri, dalam pernyataannya mengaku ‘sama sekali tidak menyalahkan’ masyarakat yang turun ke jalan. Namun, ia mengimbau agar unjuk rasa tetap berlangsung damai. Sementara itu, militer Filipina telah ditempatkan dalam status ‘red alert’ sebagai langkah antisipasi.
 

Topik