Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil: Lawan Imperialisme Baru, Batalkan ART, Keluar dari Board of Peace!

Massa saat menghadiri Seruan Aksi Nasional Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Melawan Imperialisme: Tolak BoP, Free Palestine, Kecam Serangan AS-Israel ke Iran!, di Jakarta, Jumat (6/3/2026). (Foto: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai telah secara terang-terangan menunjukkan sikap mendukung imperialis Amerika Serikat (AS). Peneliti Imparsial Wira Piliang menyebut Presiden Prabowo tunduk pada tuntutan Presiden AS Donald Trump untuk menetapkan tarif dan negosiasi-negosiasi yang merugikan bangsa Indonesia. 

“Tindakan itu berpuncak pada penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dengan akan mengirimkan ribuan personel TNI untuk menjadi International Stabilization Force,” kata Wira dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Menurut dia, semuanya berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Prabowo tentang kedaulatan bangsa dan stempel antek asing yang dilekatkan pada gerakan rakyat. “Nyatanya, pemerintah hari ini justru bertindak nyata mendukung imperialisme AS,” ujar Wira.

Indonesia Terjebak

Aksi Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Sipil, kata Wira, memandang Indonesia terjebak dalam permainan dagang AS. Banyak substansi dalam perjanjian dagang itu merugikan rakyat Indonesia. Penentuan bea masuk barang dari AS 0 persen, pemberian data pribadi rakyat Indonesia, keistimewaan bebas sertifikasi halal bagi barang dari AS, kepentingan eksploitasi sektor tambang, larangan ikut blok ekonomi lain yang tidak sejalan dengan AS dan lainnya.

Pihaknya, sambung Wira, juga memandang dalam penandatanganan Piagam BoP, pemerintah masuk dalam langgam politik Trump. BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Trump bukanlah BoP sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Hal tersebut karena dalam piagam BoP tidak menjadikan Resolusi 2803 sebagai dasar pertimbangan dalam pembukaan piagam BoP itu sendiri.

Dalam BoP di Davos tidak ada satupun kata Palestina, berbeda dengan Resolusi 2803 yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina, dalam BoP di Davos, kendali dan laporan kegiatan BoP ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua. Sementara dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, kendali dan laporan BoP ditujukan pada Dewan Keamanan PBB.

Serangan AS-Israel ke Iran

Pihaknya pun menilai serangan AS-Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ”Board of War” karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran. 

“Pemimpin BoP, Donald Trump, yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BoP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri. Dalam konteks itu, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari dan menyatakan sikap tegas untuk keluar dari BoP,” tutur Wira.

Pernyataan Sikap

Berdasarkan hal tersebut di atas, tegas Wira, pihaknya menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan AS karena telah merugikan bangsa Indonesia. Kemudian, mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan AS yang bersifat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam Piagam BoP, karena BoP yang dibentuk di Davos bukanlah BoP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803,” tegas Wira.

Berikutnya, menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat Dewan Keamanan PBB. Sebab, pengiriman pasukan TNI dengan mandat BoP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.
“Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-AS dan keterlibatan dalam piagam BoP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia,” bebernya.

Selain itu, sambung Wira, wujudkan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional untuk kedaulatan rakyat Indonesia dari dominasi imperialisme dan feodalisme. “Bangun persatuan rakyat anti-imperialis, anti-feodal, dan anti-fasis. Satukan perjuangan demokratik dan nasional rakyat Indonesia dengan perjuangan rakyat tertindas dunia dalam semangat solidaritas internasional,” tambah dia.