Kabar sejuk datang dari Lapangan Banteng. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah mengantongi dana yang sangat cukup untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kepastian ini menjadi oase di tengah keresahan masyarakat miskin dan rentan yang khawatir akses kesehatannya terputus.
Langkah Menkeu Purbaya ini pun mendapat ‘lampu hijau’ dari Senayan. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menyatakan dukungannya atas komitmen fiskal tersebut. Menurutnya, perlindungan sosial bagi warga tidak mampu harus menjadi prioritas absolut negara.
Komitmen Fiskal Rp56,4 Triliun
Menkeu Purbaya mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp56,464 triliun untuk iuran PBI tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp46,464 triliun sudah tertuang dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan siap cair.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp10 triliun masih ‘parkir’ karena menunggu kejelasan skema pemanfaatan dari pihak Kemenkes. “Tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa. Begitu skemanya keluar, besok saya bayar,” tegas Purbaya di Gedung DPR, Jakarta.
PKS: Jangan Sampai Rakyat Terganjal Masalah Administratif
Menanggapi hal itu, Muhammad Kholid mengingatkan bahwa kepastian anggaran saja tidak cukup. Masalah klasik yang kerap menghantui program PBI adalah ketidakakuratan data. Keresahan di tingkat bawah biasanya muncul ketika warga yang benar-benar miskin justru tercoret dari kepesertaan akibat persoalan administratif.
“Rakyat resah soal PBI ini. Untuk itu, perbaikan data harus dilakukan secara hati-hati dan transparan selama masa transisi tiga bulan ini. Jangan sampai ada masyarakat yang terputus layanannya hanya karena urusan administratif,” cetus Kholid di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kholid mendesak agar kebijakan Menkeu Purbaya ini tidak hanya manis di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan. Ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan iuran tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Koordinasi Manusiawi Antarinstansi
Selain urusan angka, PKS juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih manusiawi dari instansi terkait. Penjelasan yang jelas dan tepat waktu dianggap kunci untuk mencegah kesalahpahaman di puskesmas maupun rumah sakit.
“Ke depan, koordinasi yang baik dan komunikasi yang manusiawi sangat penting. Hak jaminan kesehatan rakyat harus benar-benar terlindungi tanpa ada kebingungan di lapangan,” ucap Kholid.
Sinergi antara kementerian teknis dan kementerian keuangan kini ditunggu publik. Dengan dana yang sudah tersedia, bola kini ada di tangan kementerian terkait untuk segera menyinkronkan data agar ‘uang rakyat’ tersebut bisa segera dirasakan manfaatnya oleh puluhan juta peserta PBI di seluruh pelosok negeri.